Ambil SK Tambahan Jam Mengajar di Dinas, Guru dikenakan Biaya

0
1388

Bangkinang (auramedia.co) – Pungutan Liar (Pungli)  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Kampar kembali terjadi, setelah dihebohkan oleh pungli terkait pencairan beasiswa untuk tingkat mahasiswa pada tahun sebelumnya. Namun pungutan liar kembali terjadi kepada guru sertifikasi yang mengambil SK tambahan jam mengajar di Kantor Dinas P&K Kampar, Selasa (27/09/2016).

Ratusan PNS yang mendapat sertifikasi mendatangi Kantor Dinas P&K untuk mengambil SK tambahan jam mengajar. Ironisnya, pengambilan SK tersebut pihak terkait mewajibkan untuk membayar sumbangan sukarela.

“Ya kami diwajibkan untuk membayar secara sukarela, tapi melihat orang membayar 50 ribu terpaksa pula kami membayar sebanyak itu,” ungkap salah seorang Guru SMP di Kabupaten Kampar yang tidak mau diketahui identitasnya.

Dengan pembayaran sukarela Rp 50 ribu/orang itu membuat sejumlah guru merasa tidak ikhlas.

“Ya mau tidak mau mau, bagai mana lagi, kitakan butuh dengan SK ini, harus diterima walaupun membayar 50 ribu, kalau orang butuh pak 500 ribupun akan dibayar,” kesalnya.

Disisi lain, hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang Guru SMP. “Bukan kali ini saja. Setiap SK atau apapun yang kami ambil di dinas ini, selalu ada sumbangan yang dikenakan ke kami,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K),Dr. H. Nasrul Zein, M.Pd ketika dijumpai di ruang kerjanya sedang tidak berada ditempat.

Pada saat itu, Kasi dikdas ketika dikonfirmasi membantah adanya pungli, menurutnya pungutan yang dilakukan oleh petugas bukan lah pungutan liar tetapi hanya sumbangan sukarela.

“Sumbangan itu bukan ditetapkan, tetapi kami meminta hanya ala kadarnya atau sukarela, tergantung mereka yang memberi berapa,” katanya.

Lebih jauh, hasil pungutan tersebut disebut Safrizal akan digunakan untuk pegawai honor yang tidak mendapatkan gaji dari dinas terkait.

“PNS yang mengambil SK itu lebih dari 400 orang. Untuk orang yang pakai baju putih, karena mereka bekerja tidak digaji,” tandasnya.

Dari pantauan auramedia.co, ratusan pegawai negara yang memakai baju kuning ketika namanya terpanggil selalu menyediakan uang 50 ribu dan memasukkan kedalam kotak yang telah disediakan oleh petugas. Setiap uluran tangan para PNS tidak kurang dari 50 ribu per orang.(Andes)