PEMDA KAMPAR SELESAIKAN BEBERAPA RANGKAIAN AGENDA BERSAMA DPRD KAMPAR

0
880

Bangkinang- Penjabat Bupati Kampar Syahrial Abdi mengapresiasi kinerja DPRD Kampar serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara bersama-sama telah menyelesaikan rangkaian persidangan sesuai jadwal saat menyampaikan pidatonya dihadapan hadirin peserta sidang paripurna DPRD Kampar.(20-11)

Mulai dari pembahasan perubahan APBD TA 2016 yang dimulai dari KUA-PPAS hingga RANPERDA tentang perubahan APBD TA 2016 dari tingkat komisi sampai dengan laporan badan anggaran yang telah dilaporkan dan disahkan.

Dalam pidatonya Pj Bupati Kampar mengajak semua SKPD untuk mengoptimalkan kinerjanya, “oleh karena anggaran yang tertuang dalam perubahan APBD ini adalah kegiatan yang harus diselesaikan hingga akhir desember 2016 untuk itu diharapkan segera melakukan langkah – langkah percepatan penyelesaian administrasi sehingga kegiatan tahun anggaran 2016 ini

Berdasarkan pasal 111 Permendagri nomor 13 tahun 2006 Dengan selesainya pembahasan dan disetujuinya perubahan APBD ini dan rancangan Perbup tentang penjabarab APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati maka paling lambat 3 hari kerja harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Hal ini merupakan rangakaian dari sidang paripurna terkait Penyampaian laporan badan anggaran (BANGGAR) terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD TA 2016 sekaligus laporan 4 pansus hasil fasilitasi gubernur riau terkait 8 (Delapan) RANPERDA, pengambilan keputusan dan pengesahan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) tahun 2017, serta penyampaian pencabutan peraturan daerah kabupaten kampar no 14 tahun 2012 tentang pembentukan dana cadangan pendidikan unggul terpadu kabupaten Kampar.

Sementara itu, sebanyak 8 Ranperda telah disyahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kampar. 4 RANPERDA diajukan oleh pemerintah kabupaten Kampar dan 4 RANPERDA diajukan DPRD Kabupaten Kampar merupakan tahapan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku lembaga penyelenggara negara di daerah dalam memenuhi dan melaksanakan fungsi dan kewenangan penyelenggara negara di daerah(20/12).

Penjabat Bupati Kampar, Syarial Abdi bersalaman denga Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag.
Penjabat Bupati Kampar, Syarial Abdi bersalaman denga Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag.

Adapun 4 pengajuan ranperda oleh pemerintah  kabupaten kampar terkait ranperda pertama tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten kampar, kedua tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, ketiga tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kampar nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan keempat ranperda tentang izin gangguan.

Sedangkan DPRD Kabupaten Kampar juga telah mengajukan 4 ranperda inisiatif  yang meliputi ranperda pertama yaitu tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, kedua tentang kesejahteraan lanjut usia, ketiga tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan, keempat ranperda tentang perlindungan anak.

Sehingga secara keseluruhan sebanyak 8 RANPERDA yang merupakan usulan DPRD Kampar dan PEMKAB Kampar.

Dalam pidatonya dihadapan hadirin dan peserta sidang paripurna DPRD Kampar Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi memberikan apresiasi yang tinggi atas pembahasan rancangan 8 peraturan daerah yang telah diajukan dapat terlaksana dan dapat disetujui, selesainya pembahasan ranperda ini merupakan suatu momentum untuk lebih meningkatkan kerjasama yang baik antara pemda dan lembaga DPRD.

“Terimakasih atas telah dibahas dan disahkanya program pembentukan Perda, semoga Pemda dan DPRD dapat bekerjasama dalam menetapkan Perda yang telah ditetapkan dalam program pembentukan perda tersebut sebagai dasarpelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di kampar” ungkap syahrial abdi

Hal ini merupakan rangakaian dari sidang paripurna terkait Penyampaian laporan badan anggaran (BANGGAR) terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD TA 2016 sekaligus laporan 4 pansus hasil fasilitasi gubernur riau terkait 8 (Delapan) RANPERDA, pengambilan keputusan dan pengesahan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) tahun 2017, serta penyampaian pencabutan peraturan daerah kabupaten kampar no 14 tahun 2012 tentang pembentukan dana cadangan pendidikan unggul terpadu kabupaten Kampar.

Di samping itu, Pemda Kampar dan DPRD Juga Bahas Pencabutan PERDA Nomor 14 Tahun 2012. RANPERDA tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 14 tahun 2012 tentang pembentukan dana cadangan pendidikan unggul terpadu kabupaten kampar diajukan karena hingga berakhirnya RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2011-2016 dana cadangan belum terealisasi untuk pembangunan sarana dan prasarana SUT Kampar, hal ini dikarenakan sebagian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SUT telah dipergunakan untuk keperluan lainya.

Sedangkan disisi lain Kabupaten Kampar saat ini sedang mengalami defisit yang sangat signifikan terkait kebijakan pusat, pemerintah kabupaten kampar saat ini berusaha mencari solusi yang yang salah satunya adalah pemanfaatan dana cadangan yang diperuntukan bagi pembangunan SUT sebesar 25 milyar yang diatur melalui PERDA nomor 14 tahun 2012.

Dalam paparan pidatonya Pj Bupati Kampar menjelaskan “untuk pemanfaatan dana cadangan tersebut perlu dilakukan pencabutan terhadap PERDA nomor 14 tahun 2014 dan selanjutnya mewajibkan bendahara umum daerah untuk memindah bukukan dana cadangan tersebut ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya rekening dana cadangan dinyatakan dihapus”papar syahrial.

Bupati Kampar, Syarial Abdi Bersalaman Dengan Jubir Fraksi PDIP, Triska Felly
Bupati Kampar, Syarial Abdi Bersalaman Dengan Jubir Fraksi PDIP, Triska Felly

Pemerintah kabupaten Kampar berikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar tentang pencabutan PERDA nomor 14 tahun 2012 tentang pembentukan dana cadangan pendidikan unggul terpadu kabupaten kampar di ruang sidang paripurna DPRD Kampar (21/12)

Dari pandangan fraksi-fraksi DPRD seluruh fraksi menyetujui materi RANPERDA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah telah menyampaikan pada rapat sebelumnya untuk pemanfaatan dana cadangan karena sangat diperlukan dan merupakan alternatif mengingat kondisi anggaran daerah yang mengalami defisit yang cukup signifikan, sedangkan pemerintah memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi sehingga salah satu kebijakan yang harus ditempuh salah satunya adalah pencabutan PERDA nomor 14 tahun 2012 tentang pembentukan dana cadangan SUT Kabupaten Kampar.

Pemerintah kabupaten kampar mengucapkan terima kasih atas pandangan seluruh fraksi yang menyetujui pencabutan PERDA nomor 14 tahun 2012, hal ini disampaikan Pj Bupati Kampar melalui pidatonya dihadapan anggota Legislatif DPRD Kampar dalam sidang paripurna tersebut.

“Menanggapi saran yang disampaikan fraksi demokrat,gerindra dan hanura agar melaksanakan evaluasi terhadap SUT maka pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap grand design SUT. Selanjutnya anggaran 25 milyar dari dana cadangan tersebut pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai keperluan yang sifatnya urgent dan mendesak” papar syahrial abdi (Advetorial)