APBD TA 2017 di Selaraskan Dengan RKP dan RKPD 2017

0
766

Bangkinang(auramedia.co) – Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, merupakan instrumen kebijakan publik, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar, yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat yang tercantum dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.

Demikian disampaikan oleh Pj Bupati Kampar H. Syahrial Abdi, AP, M.Si pada saat Penutupan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang I dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Selasa (24/1/17).

Oleh karena itu kata Bupati, program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Kampar saat ini.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi, Sahidin dan Faisal serta anggota DPRD Kabupaten Kampar. Turut hadir pada pada kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Kampar, Zulfan Hamid, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, MSi dan Kepala Bidang dilingkungan Bappeda Kabupaten Kampar, serta Kepala SKPD lingkungan Pemkab Kampar.

Disampaikan Pj Bupati Syahrial Abdi bahwa Rancangan APBD yang telah selesai dibahas ini, belumlah dapat menjadi dokumen daerah sepenuhnya, sebelum adanya hasil evaluasi dari Gubernur Propinsi Riau. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 111 Ayat (1) menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (Tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Selanjutnya pada ayat (5) dinyatakan bahwa hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Selanjutnya pada ayat (6) dinyatakan bahwa apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

Disampaikan Bupati bahwa mengingat terjadinya keterlambatan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, diharapkan semua proses dimaksud dapat dilaksanakan sebelum akhir bulan Januari 2017 ini. “Untuk itu tentunya diperlukan konsultasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Provinsi Riau, guna pelaksanaan dan penetapan hasil evaluasi oleh Gubernur Riau,” ujarnya.

Sedangkan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah, Bupati minta agar segera melakukan persiapan-persiapan administrasi kegiatan maupun persiapan teknis kegiatan di lapangan, sehingga kegiatan Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan tidak lama setelah penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.

Mencermati proses pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 ini, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah berperan aktif memberikan saran, pemikiran, masukan serta kritik yang sangat berguna dalam penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Terkait dengan belanja daerah, Bupati mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD agar melakukan pengelolaan belanja baik belanja tidak langsung maupaun belanja langsung secara efektif, efisien dan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sebelumnya juru bicara dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar Firman Wahyudi menyampaikan hasil kerja Banggar terkait penyusunan RAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.(hms/ndEz)