Pj Bupati Kampar Berharap Karlahut Jangan Sampai Terulang

0
848

Bangkinang Kota(auramedia.co) – Pj Bupati Kampar, Syahrial Abdi berharap dengan pengalaman pada masa lalu, kejadian ini tidak terulang kembali pada tahun 2017 karena kebakaran hutan tidak mengenal batasan, hutan lindung, cakar biosfer, hutan tanaman industri, perkebunan perusahaan, baik swasta maupun Pemerintah dan perkebunan masyarakat.

“Ini menunjukan bahwa penyelesaian bencana asap tidak bisa dilakukan secara partial, masing-masing pihak perlu adanya kerjasama yang baik para stakeholder yang ada, kita tidak perlu saling menyalahkan akan tetapi kita berupaya memberikan kontribusi yang maksimal”, ucap Syahrial Abdi saat menjadi Inspetur Upacara (Irup) pada Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan Di Kabupaten Kampar 2017 di lapangan Pelajar Bangkinang Kota, Selasa, 28/2/17.

Apel siaga karlahut ini dihadiri oleh Forpinda Kabupaten Kampar, BPBD Kabupaten Kampar, Camat, serta peserta upacara dari Polres Kampar, Kodim 0313/KPR, Yon 132/BS, Sat Pol PP Kabupaten Kampar, BPBD Kabupaten Kampar, relawan, Diskes Kabupaten Kampar.

Pj Bupati Kampar juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah ikut serta membantu dalam penanggulangan bencana asap di Kabupaten Kampar

Dijelaskannya Berbagai upaya yang telah kita lakukan seperti pembuatan kanal, bloking, pembuatan sumur bor, akan terus kita lanjutkan upaya pencegahaan lainnya seperti patroli terpadu.”Saya juga berharap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selaku koordinator pelaksana dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar Apel Siaga penanggulangan bencana sangat di perlukan agar semua pihak dapat berbuat dan dapat terlibat langsung memberikan saran-saran dan kontribusi dan penanggulangan bencana kabut asap di Kabupaten Kampar,” lanjut Syarial Abdi.

Dalam undang-undangan RI  nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telat mengamanatkan kebijakan penanggulangan bencana adalah urusan bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Paradigma merubah respon menjadi penguranagn risiko bencana, perlindungan masyarakat terhadap bencana mulai dari pra bencana pada saat terjadi bencana secara terencana dan terkoordinasi, membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana, membangun sistim penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat dan pencanangan yang memadai, integrasi penanggulangan bencana dalam bencana pembangunan (RKP/D. RPJM/D, atau RPJP/D)

Sejalan dengan itu, gubernur Riau telah menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan melalui keputusan gubernur KPTS 112/2017 tentang penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tanggal 24 Januari 2017 selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari s/d 30 April 2017.

Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pencegahaan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Presiden RI telah mengamanatkan pada tanggal 23 Januari 2017 dalam acara rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan mengajak semua hak untuk bahu membahu, meningkatkan kerjasama, mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak dan meningkatkan upaya menegakkan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga tahun 2017 ini hospot dan luas luas kebakaran menurun lagi.

Ini perlu menjadi perhatian semua pihak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sudah terjadi secara langsung berulang-ulang sejak tahun 1997. “Alhamdulillah pada tahun 2016 kita dapat mencegah terjadinya bencana asap akibat karlahut dan dapat menekan jumlah hospot yang sangat signifikan jika dibangdingkan tahun 2015 kebakaran sebanyak 197 kali dengan luas kebakaran 450 Ha, sedangkan pada tahun 2016 kejadian kebakaran sebanyak 81 kali kejadian dengan jumlah lahan terbakar 229 Ha, dan pada tahun 2017 sampai saat ini belum ada kejadian kebakaran,” tutur Syarial Abdi.

Ia melanjutkan kejadian karlahut mengakibatkan seluruh masyarakat Provinsi Riau sangat menderita terutama anak-anak, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, waktu itu Provinsi Riau bukan terkenal sebagai pengekspor minyak, akan tetapi ada sentilan yang mengatakan Provinsi Riau terkenal sebagai pengekspor asap.”Ini sangat memalukan dan sangat memukul muka kita sebagai masyarakat apalagi sebagai Pemerintah di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar,” tegasnya.

Sebelumnya Pj Bupati Kampar memeriksa pasukan / peserta apel guna melihat kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar. Usai apel Pj Bupati Kampar bersama Forkopinda Kabupaten Kampar menandatangani nota kesepakatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar.(hms/ndEz)