Organ-organ Penting dalam Tubuh Media jangan Dilupakan

0
351

POPULASI media saat ini berkembang pesat, nyaris sebanding dengan populasi manusia sebagai pegendali media itu sendiri.

Kelahiran manusia bahkan dikalahkan kebutuhan manusia akan teknologi informasi berbasis online, dan itu dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII).

APJII mengungkap, lebih dari setengah penduduk Indonesia atau sekitar 132,7 juta jiwa pada tahun 2016 telah terhubung ke internet, sebagian besar adalah pengguna media sosial seperti twitter, facebook, blogger, dan lainnya. Adapun total penduduk Indonesia pada tahun lalu sebanyak 256,2 juta jiwa.

Jumlah tersebut jauh meningkat dibanding angka tahun 2014 yang masih berjumlah 83 juta orang pengguna internet di tanah air.

Laju pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sungguh luar biasa, lembaga riset pasar e-Marketer bahkan sempat merilis populasi “menusia internet’ di tanah air mengalahkan ratusan negara di bumi.

Lembaga itu juga merilis, Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara berpenduduk ‘manusia internet’ terbanyak di dunia, mengalahkan negara-negara maju seperti Rusia, Jerman, Prancis dan lainnya.

Sementara urutan lima teratas ditempati oleh Cina, Amerika, India, Brazil dan Jepang. Namun diperkirakan, tahun ini Indonesia akan mengalahkan Jepang yang populasi pengguna internetnya lebih lambat.
‘Tidak KB’

Populasi ‘manusia internet’ di Indonesia bahkan mengalahkan pertumbuhan penduduk di negara ini yang belakangan berhasil ditekan lewat program keluarga berencana (KB).

Tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun hanya sekitar 1,3 persen dari jumlah yang mencapai 252 juta jiwa.

Jika dibandingkan dengan ‘kelahiran’ manusia berpengetahuan internet tentu berbanding jauh, dua tahun saja, pengguna jaringan online mencapai lebih 50 persen dari jumlah penduduk di negara ini.

Bahayanya, setiap pengguna internet dipastikan memiliki akun media sosial, dan bisa mengakses berbagai informasi dengan terbuka menggunakan jejaring internet, nyaris tanpa batasan.

Di tengah menggilanya pengguna internet, berlahan media massa pun kini mulai beralih ke dunia digital. Angka ‘kelahiran’ media-media online di berbagai daerah di tanah air juga seakan tak terbendung.

Dewan Pers, lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia tahun lalu mendata ada sebanyak 43.400 media siber di tanah air.

Jumlah tersebut jauh meningkat dibanding tahun sebelum-sebelumnya dan diprediksi populasinya akan terus bertumbuh cepat seiring terus meningkatnya pengguna internet.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo sempat mengatakan, dari jumlah yang begitu fantastis, dipastikan tidak sampai setengah dari media online yang ada di Tanah Air seperti yang disyaratkan oleh peraturan dan perundangan.

Media yang ada jumlahnya sekitar 43.400, tetapi yang telah terdaftar di Dewan Pers hanya sekitar 234 media, demikian Prasetyo.

Prasetyo bahkan mengatakan, tidak sedikit media online yang lahir dimiliki atau dijalankan oleh kalangan pers, ada dari pihak pengusaha, politisi, bahkan media yang memang dilahirkan sesaat untuk kemudian dimatikan karena hanya memberikan kabar fitnah atau hoax.
‘Telat Bulan’

Melihat kondisi yang kian menggila, pemerintah pun sempat dibuat ‘stres’. Perkembangan media siber yang luar biasa, bahkan diklaim telah menimbulkan kegaduhan, malah mengancam stabilitas negara.

Upaya pemerintah dalam mengantisipasinya pun agaknya ‘telat bulan’. Aturan-aturan yang ‘dilahirkan’ untuk menekan lajunya informasi hoax baru diwacanakan sembilan bulan lalu, Agustus 2016.

Ketika itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang tengah gencar memblokir situs-situs porno, mulai mengarah ke media siber.

Baru pada Desember, akhir tahun lalu, Kemkominfo menggandeng Dewan Pers untuk ‘membasmi’ media-media siber yang dianggap sebagai penyebar informasi hoax.

Dewan Pers merupakan salah satu pihak yang dirangkul karena punya peran penting dalam menghadang penyebaran berita palsu, terutama dalam mengidentifikasi situs berita yang tak sejalan dengan Undang-undang Pers, demikian Menkominfo Rudiantara.

Menkominfo mengatakan, tahun lalu sudah ada puluhan ribu situs yang mengaku sebagai media online, dan Dewan Pers diminta dapat menata dan membereskan situs-situs tersebut, yang konten-konten beritanya tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

‘Lahir Prematur’

Kerjasama Kemenkominfo dengan Dewan Pers setelah sembilan bulan pembahasan akhirnya melahirkan aturan baru untuk media siber di tanah air.

Dewan Pers kemudian mengambil langkah untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh media di tanah air, terkhusus untuk media siber yang selama ini melakukan penyebaran informasi lewat jejaring internet.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo; verifikasi ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata perusahaan pers.

Melalui verifikasi ini, Dewan Pers juga memastikan komitmen pengelola media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan.

Tidak lama kemudian, lahir juga sejumlah asosiasi yang ditugaskan untuk memverifikasi media-media online di berbagai wilayah tanah air.

Seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Kedua asosiasi ini lahir dari ‘rahim’ yang sama, tujuan yang sama, namun pengurusan yang berbeda.

SMSI dan AMSI pun agaknya “terlahir prematur”. Keduanya memiliki misi membangun media berkualitas, namun ‘organ’ di dalam struktur organisasi tersebut belum befungsi maksimal.

Fokus verifikasi kedua asosiasi ini baru menyasar sebatas pada ‘tubuh’ bagian luar media, dan belum mengarah pada wartawan yang sungguhnya adalah organ vital yang ada di dalamnya.

Verifikasi, pengawasan dan ‘perawatan’ terhadap wartawan sebagai organ terpenting dalam tubuh media baiknya jangan dilupakan. Karena bisa saja, 252 juta penduduk di negara ini nantinya akan lebih memercayai media yang dibuatnya sendiri ketimbang media terverifikasi tanpa ‘organ’. Dan saat itu, tidak ada lagi hoax. (MCR/AMC)