Bappeda Minta Program Prioritas Bupati Masuk Dalam Renstra dan Renja OPD

0
474

BANGKINANG KOTA(auramedia.co) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar harus memastikan setiap program prioritas Bupati Kampar masuk dalam rencana kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sesuai dengan tugas pokok Bappeda membantu Bupati dalam melaksanaan perencanaan pembangunan daerah (makro ekonomi, RPJMD, RKPD, RPJPD).

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si saat memimpin rapat internal Bappeda Kabupaten Kampar di aula kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (2/8/17). “Program prioritas Bupati diinput oleh setiap OPD.Pastikan Program itu nantinya sudah menjadi bagian dari “Renstra 2017-2022 dan Renja OPD Tahun 2018” tegas Azwan sambil mengingatkan bahwa setiap program yang dibuat harus memenuhi dan melalui mekanisme sesuai peraturan yang ada.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos, seluruh Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

Disampaikan Azwan, beberapa program prioritas yang dimaksudkan itu diantaranya, perencanaan pembangunan gedung perkantoran bersama yg akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghimpun perusahaan swasta yang ada di Kampar untuk berkantor pada perkantoran enam lantai tersebut dengan sistem sewa yang sekaligus menjadi sumber PAD, pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans setia desa sesuai prioritas dan kebutuhan desa dan lain sebagainya. “Program ini dibuatkan rekap sesuai masing masing bidang Bappeda,” ujar Azwan.

Diingatkan Azwan, bahwa Bupati Kampar menginginkan adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap seluruh aspek pembangunan di Kampar. Untuk itu kurangi belanja yang tidak jelas dan gunakan untuk belanja prioritas.“
Azwan juga mengingatkan bahwa
belanja mandatory juga harus dipenuhi pada APBD tahun 2018. Misalnya, Belanja Pendidikan harus memperhatikan belanja yang menjadi SPM (standar pelayanan minimal), Belanja Kesehatan pada dinas kesehatan juga harus memperhatikan SPM bidang kesehatan. Untuk tenaga bantu kesehatan diminta untuk dikaji kembali efektifitas dan manfaaatnya sehingga jika ini bisa dirasionalkan dana tersebut akan digunakan untuk belanaj wajib dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. “Untuk belanja perjalanan dinas, jika tidak punya output yang jelas harus dilakukan rasionalisasi,” tegas Azwan.

Sementara itu, untuk Perubahan APBD Tahun 2017, Azwan menyampaikan, pastikan 3 jembatan yang dijanjikan Gubernur Riau dipersiapkan DED. “Pastikan hari apakah sudah ada perencanaan teknis dari OPD ybs dan siapkan proposal serta surat Bupati sbg persyaratan Perubahan APBD Propinsi 2017,” ujarnya.

Disamping itu pastikan anggaran untuk pengadaan ambulan, FS (study kelayakan) bangunan 6 lantai, FS dan DED Masjid Islamic Center, percantik median jalan M. Yamin Bangkinang dan Review Waterfront city.

Pada saat diskusi disampaikan Kabid Kimpraswil Safri, S.Sos bahwa terkait dengan prioritas program bupati Kampar sudah diinput untuk tahun 2018 diantara, : FS (study kelayakan) 16 jembatan, gedung serba gunadan Islamic center.

Ditambahkan Azwan bahwa berdasarkan pertemuan Bupati dengan IDB di Malaysia maka diingatkan Kepada Dinas pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Perkebunan untuk melakukan inovasi berkreasi dan menyiapkan proposal, identifikasi potensi Kampar untuk di explore lebih lanjut,misalnya produk-produk unggulan (buah pinang, aren, peternakan sapi dan lain-lain). Gunakan promosi di Internet, seperti Facebook, Twitter dan lainnya. “Mari kita berlomba membangun Kampar dengan tidak hanya menggunakan dana APBD saja, tapi juga bisa dengan melalui, CSR, Investor, APBD Provinsi, APBNdan dana lainnya. Semua Kadis harus punya inovasi dalam membangun, dan kita semua juga harus punya inovasi dalam bekerja,” ujar Azwan.

Azwan menambahkan untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Kampar, maka dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Kampar akan membentuk tim percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Kampar dibawah binaan kementerian Pariwisata.

(hj/aura/andes)