Rohul Diminta Taati Aturan

0
576

BANGKINANG KOTA(auramedia.co) – Terkait dengan kewenangan sekolah yang ada di lima desa, Pemkab Rokan Hulu, diminta untuk taat dengan aturan. Di mana, sesuai dengan keputusan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), lima desa tersebut berada dalam wilayah hukum Kampar.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kampar, Muhammad Yasir menjelaskan, lima desa yang sudah masuk dalam wilayah Kampar antara lain, Desa Jaya, Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, dan Desa Rimbo Makmur.

“Jadi sesuai putusan MK dan tertuang dalam Permendagri, sudah menyatakan wilayah tersebut sekarang berada di Kampar,” kata Yasir saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/8).

Oleh karena itu, dalam hal pendidikan, juga harus beralih ke wilayah Kampar. Sebagaimana diketahui, ada sebanyak 19 sekolah yang awalnya di bawah kewenangan Pemkab Rokan Hulu, harusnya berada di bawah Kampar.

Dijelaskannya, sekolah itu sudah dialihkan dapodik-nya ke Kampar pada Maret 2017 lalu. Hal ini setelah diterbitkannya surat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang legalitas penandatanganan ijazah pada awal Juni lalu.

“Namun, karena sekolah di lima desa itu Rohul yang melaksanakan ujiannya, maka dipindahkan sementara dapodik-nya ke Rohul. Ini sesuai dengan mediasi yang dilakukan bersama oleh pihak Provinsi Riau,” sebutnya.

Setelah itu, per tanggal 30 Agustus ini, dapodik sekolah di lima desa itu dikembalikan lagi ke Kampar. “Kita harap, Pemkab Rohul mau menyerahkan kewenangan itu ke kita (Kampar, red) dan taat dengan aturan yang ada,” sebutnya.

Dia mengatakan, untuk persoalan hukum, wilayah tersebut juga telah berada di Kampar. Seperti Polri, juga sudah berada di bawah kewenangan Polres Kampar. Begitu juga dengan TNI yang berada di wilayah Kampar.

Jika kewenangan sekolah di lima desa ini sudah berada di Kampar lanjut Yasir, maka guru dan aset akan dialihkan ke Kampar. “Persoalannya, Rohul mau atau tidak,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sejak 2013 hingga 2016 lalu, sekolah di lima desa ini berada di bawah kewenangan Pemkab Rohul, walaupun lokasinya berada di wilayah Kampar. Beberapa tahun lalu, di wilayah ini sempat ada konflik terkait tapal batas. Namun, saat ini kondisi sudah jernih. Wilayah itu, sesuai dengan Permendagri,dan putusan MK telah berada di wilayah Kampar.

(Adi)