Tata Ruang Kepentingan Seluruh Komponen Masyarakat

0
681

BANGKINANG KOTA(auramedia.co) – Tata Ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bukan untuk sekelompok orang saja, atau untuk pemerintah saja tapi untuk kepentingan seluruh komponen baik, pemerintah, pengusaha, masyarakat ataupun pihak manapun. Untuk itu tata ruang itu penting diketahui oleh semua pihak.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si saat membuka sosialisasi tahap II Penataan Ruang Proyek Perencanaan dan Pemetaan Partisipatif (PMAP#7) yang digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Senin (11/9/2017).

Kegiatan ini ditaja oleh Land Equity Internasional (LEI) selaku Konsultan Pelaksana proyek yang diberi mandat oleh Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I). Hadir pada kesempatan tersebut Deputy Tim Leader LEI PMaP7, Imelda Sihombing beserta nara sumber yakni Dian Ariyani dan Denden Drajat, M. Azzubir Yaoeb (Relationship Manajer), Ahsan Ja’far Alriansyah (GIS Technician) dan Robby Arafad (GIS Technician).

Sementara peserta sosialisasi terdiri dari Bappeda Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perwakilan Kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang dan Salo, Perwakilan Kelurahan Bangkinang, Desa Siabu, Ridan Permai, Rumbio dan Desa Batu Belah, Perwakilan Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Melayu Kampar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kampar, Perwakilan LSM lokal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Perwakilan Private Sector (Pengusaha), Perwakilan Media Lokal, Tenaga Pendamping Desa dan Field Team Leader/SCF PMaP Kampar District.

Untuk itu Afrizal menyambut baik kegiatan sosialisasi penataan ruang yang digelar LEI selaku konsultan Proyek PMaP#7. “Tata Ruang kepentingan seluruh komponen masyarakat, tidak bertumpu pada satu kepentingan saja,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat akan tahu zonasi rencana tata ruang sehingga akan membantu masyarakat untuk berinvestasi dan sebagainya. “Dengan pemahaman tata ruang ini akan memudahkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu Deputy Tim Leader LEI PMaP7, Imelda Sihombing menyampaikan, dengan adanya pemetaan tata ruang ini akan dapat menghindari adanya tumpang tindih lahan dan mempermudah proses terbitnya ijin usaha. “Kalau selama ini mungkin orang cenderung membuat usaha dulu baru mengurus ijin maka dengan adanya penataan ruang ini akan mendorong orang mengurus ijin dulu baru membuat usaha,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dikupas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemrintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat dan harus mengacu pada rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui, penyusunan dan singkronsisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program pemanfaatan ruang dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

PP juga mengamanatkan adanya pengawasan penataan ruang yang diselenggarkan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Kemudian pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang dilaksanan melalui pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi.

(hj/nds)