Masyarakat Koto Aman Minta PT. SBAL Kembalikan 2000 Ha Lahan Milik Masyarakat

0
1097

BANGKINANGKOTA(auramedia.co) – Ratusan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir datangi gedung DPRD Kampar. Masyarakat meminta DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi agar bupati Kampar menstatus quo kan lahan yang dipersoalkan.

Masyarakat juga meminta DPRD Kampar untuk merekomendasikan agar bupati kampar bisa mempertemukan masyarakat dengan pihak PT. SBAL.

Menurut pantauan wartawan, (09/10) di gedung DPRD Kampar, ratusan massa dari Desa Koto Aman sempat berorasi menggunakan pengeras suara di depan gedung DPRD Kampar. Ratusan masyarakat tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag. kehadiran Ahmad Fikri yang juga sempat berorasi di atas mobil pengeras suara di tengah ratusan massa tersebut menjadikan kondisi demontrasi stabil.

Massa sempat berdialog dengan Onga sapaan akrab Fikri. Bahkan sebahagian kaum ibu sempat bersenda gurau dengan Onga tersebut.

Ahmad Fikri juga membawa perwakilan massa untuk bermusyawarah dan menyampaikan aspirasinya ke dalam gedung. Dalam dialog dan rapat tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kampar.

Salah seorang perwakilan masyarakat, Dabson. R kepada wartawan mengatakan, bahwa masyarakat Koto Aman sangat kecewa dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL). Karena pihak perusahaan telah lama menguasai lahan milik masyarskat.

Lebih lanjut Dabson mengatakan, PT. SBAL dirapkan dapat mengembalikan hak masyarakat Koto Aman sekitar 2000 ha. Harapan tetsebut betdasarkan surat pernyataan PPTD II Kampar tahun 1992, yakni bahwa perusahaan wajib menyerahkan lahan milik masyarakat yang dituntut oleh masyarakat untuk menyambung hidup masyarakat. Tuntutan itu diperkuat oleh surat BPN yang mengatakan, bahwa apabila lahan tersebut tidak diberikan kepafa masyarakat, maka izin HGU PT. SBAL batal, ungkap Dabson menjelaskan.

Kepada media Dabson juga mengatakan, bahwa masyarakat Koto Aman meminta DPRD Kampar untuk memberikan rekomendasi agar bupati Kampar dapat menstatus quokan lahan yang dipersoalkan, dan masyarakat juga meminta agar DPRD Kampar merekomendasikan agar bupati Kampar dapat mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan, ungkap Dabson.

(AJp)