Pasangan Suami Istri Maju Pilkada Padang 2018, Siapa Mereka ?

0
1249

PADANG(auramedia.co)- Pasangan Suami Istri (Pasutri) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Independent di Pilkada Padang 2018 mendatang, Kamis 30 November 2017.

Mereka adalah Syamsuar Syam dan Miss Liza yang resmi mendaftarkan diri ke Kantor KPU Kota Padang sebagai calon Independent pada Rabu 29 November 2017, siang. Keduanya datang satu jam jelang pendaftaran calon Independent ditutup pukul 24.00 WIB Rabu kemarin.

Untuk diketahui, Syamsuar Syam, merupakan pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkar terakhir Letnan Kolonel (Letkol). Dalam wawancara kepada wartawan di Kantor KPU Kota Padang, Syamsuar Syam menyampaikan, maju bersama istrinya sendiri menjadi pasangan Walikota dan Wakil Walikota akan menepis konflik.

Dijelaskan Syamsuar Syam, pasangan Walikota dan Wakil Walikota sering terjadi konflik setelah terpilih dan menjabat. Maka, kalau dengan istrinya sendiri akan menepis itu semua.
Ia menyampaikan, untu maju sebagai Calon Independent, mereka telah menyiapkan dukungan KTP sebanyak 61 Ribu.

“Dukungan dari masyarakat yang mendorong kami maju. Sekarang saja, saya membawa 61 Ribu KTP. Nah, itu belum semuanya masih banyak lagi dirumah namun belum direkap,” ujar tokoh dari Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ini.

Mendaftarnya Syamsuar Syam dan istrinya Miss Liza ke KPU Kota Padang sebagai calon Independent. Maka jumlah pasangan Independent yang mendaftarkan diri untuk ikut Pilkada Padang 2018 sebanyak dua pasang bakal calon. Mereka adalah, Alkudri dan Syafril Basyir kemudian Syamruar Syam dan Miss Liza.

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Chandra Eka Putra menjelaskan, KPU baru sebatas menerima syarat dukungan pasangan calon dari jalur perseorangan. KPU sendiri masih memiliki waktu hingga Jumat 1 Desember 2017.

“Kita akan meneliti daulu, apakah syarat dukungan yang diserahkan telah sesuai aturan atau belum. Untuk persyaratan, minimal mereka yang maju dari jalur perseorangan harus memiliki sebanyak 41.116 buah KTP atau 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur Sumbar pada 2015 lalu yang berjumlah 548.213 orang,” terangnya.

Kemudian, Chandra juga menjelaskan, syarat dan dukungan yang dikumpulkan tersebut, haruslah tersebar minimal di enam Kecamatan dari sebelas Kecamatan yang ada di Kota Padang. Lebih diterangkannya, syarat dukungan tersebut, ada dua jenis verifikasi yang dilakukan KPU.

Sesuai lanjut Chandra, yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Pilkada. Pertama verifikasi administrasi yang dilakukan KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).Kedua, verifikasi faktual dengan metode sensus, petugas menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.

“Bila pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS.Jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian setelah itu direkapitulasi kalau ada kekurangan, akan ada masa perbaikan,”ujarnya.

Sumber : kabarnagari.com