Panwaslu Tindaklanjuti Temuan Oknum Polri dan ASN yang Berpolitik

0
885

BANGKINANGKOTA(auramedia.co) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kampar melayangkan surat undangan klarifikasi berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Tambang tentang dugaan pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Polri pada saat peresmian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Gobah dan Tabligh Akbar Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang dihadiri langsung oleh pasangan bakal calon Gubernur Riau H Firdaus dan bakal calon Wakil Gubernur Riau H Rusli Effendi pada Selasa (23/01/2018) lalu.

Undangan klarifikasi ini dijadwalkan hari ini, Jum’at (26/01/2018). Bahkan dari temuan Panwaslu Kecamatan Tambang, didalam undangan peresmian MTs Muhammadiyah dan Tabligh Akbar ini tercatat selaku Ketua Panitia merupakan oknum Anggota Polri aktif.

“Benar kita sudah melayangkan surat undangan klarifikasi kepada pihak yang menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Tambang dan kita minta untuk hadir,” terang Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar Marhaliman didampingi Pimpinan Syawir Abdullah dan Amin Hidayat, Kamis malam (25/01/2018), di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak No 20, Bangkinang Kota.

Selain itu, Panwaslu Kabupaten Kampar juga melayangkan undangan klarifikasi kepada salah seorang oknum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tambang II Desa Gobah Kecamatan Tambang dan oknum Kepala Desa Gobah.

“Panwaslu Kabupaten Kampar juga melayangkan undangan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tambang dan Panwaslu Desa Gobang selaku saksi,” kata mantan Ketua PWI Kabupaten Kampar itu.

Temuan tersebut sesuai dengan Nomor : 001/TM/PG/Kap/04.06/I/2018 tentang undangan klarifikasi seputar acara peresmian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah, Desa Gobah, Kecamatan Tambang.

Sementara itu, Koordinator Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Syawir menambahkan pemanggilan ini berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu, UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU pasal 70 huruf (b) yang berbunyi Larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (asn), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Undangan klarifikasi tersebut sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tuturnya.(**)