Terkait Anggaran Mobdin, Bupati Jangan Plin-plan

0
319

TELUK KUANTAN(auramedia.co) – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati sekitar Rp 6 miliar di APBD 2018 ini.

Namun angka Rp 6 miliar ini ternyata mendapat protes dan kritikan dari berbagai pihak sehingga menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.

Terkait polemik tersebut, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kuansing dari fraksi Demokrat, Jefri Antoni menyarankan agar bupati bersikap tegas terhadap rencana pembelian mobil dinas ini.

“Bupati jangan terkesan plin-plan, harus tegas, kalau iya katakan iya, kalau tidak, bilang tidak, sehingga ada kejelasan yang harus disampaikan ke masyarakat,”ujar Jefri Antoni kepada wartawan, Rabu (14/2/2018).

“Sekarang tak perlu bupati itu mengelak kalau dia tidak pernah mengusulkan untuk beli mobil dinas baru. Tegas saja. Beli atau tidak. Sampaikan. Sehingga tidak ada lagi polemik,” sambung Jefri Antoni.

Sekarang sebut Jefri Antoni lagi, justru Bupati juga terkesan melempar kesalahan kepada jajarannya soal ini. “Bukankah APBD itu dia yang menandatangani. Tentu tak mungkin bupati tidak tahu. Kan aneh kalau bupati mengaku tidak tahu. Apalagi itu usulan dari mereka. Ya, tak mungkin lah bupati tak tahu,” ujarnya.

Dan Jefri Antoni tidak mempersoalkan orang nomor satu di Kuansing ini memiliki mobil dinas yang representatif. Karena itu sudah keharusan. Namun Bupati Mursini ketika dikritik soal mobil dinas ini, dimintanya jangan mengelak dan melempar kesalahan ke bawahan.

“Seorang bupati itu harus jelas sikapnya. Tidak plin plan seperti ini pada saat dikritik. Kalau tidak mau mobil dinas yang memadai, ya sampaikan tidak mau. Kalau memang mau, ya sampaikan pula mau. Tidak liar seperti ini,” kesal politisi Demokrat ini.

Sebelumnya, soal pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Kuansing ini, Bupati Mursini kepada wartawan, Selasa (13/2/2018) kemarin, memberikan kesan mengelak dan mengaku tidak mengetahui rencana pembelian mobil dinas tersebut. Dan Ia juga mengaku, bahwa secara pribadi dirinya tak pernah meminta-minta soal mobil dinas tersebut.

Bahkan katanya tahun 2016 lalu, pengadaan mobil dinas itu sudah dianggarkan, namun dibatalkan. “Tahun 2016 lalu anggaran mobil dinas itu sudah ada dan saya batalkan karena anggaran tak memungkinkan,” ujarnya.

Meski begitu, katanya, menurut aturan protokoler yang ada, bahwa seorang pejabat negara perlu mobil dinas dengan spesifikasi tertentu. “Mungkin yang mengusulkan itu (protokoler,red). Pengadaan mobil dinas itu untuk kelancaran tugas saya,” katanya.

Sumber: mediacenter.riau.go.id