LSM Penjara Kampar akan Dinakhodai Oleh Orang yang Tepat

0
1070

KAMPAR(auramedia.co) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) siap mengembangkan kembali sayapnya di Kabupaten Kampar. Ini diketahui ketika LSM Penjara mengadakan rapat konsolidasi dengan seluruh DPC dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi riau, Kamis (15/02/2018) di Kantornya jalan Rambutan Pekanbaru.

Dalam kesempatan tersebut, ketua DPD Kormaida Siboro SH dalam arahannya mengajak seluruh DPC agar menjadikan LSM ini tempat aduan masyarakat.

“Kita adalah LSM dan jangan lari dari tupoksinya, jangan ada yang bermain kalau tidak ingin masuk penjara,” katanya.

Dalam pertemuan itu DPC yang ada menyampaikan berbagai masalah untuk di pecahkan secara bersama.

Namun banyak nya masalah hanya DPC Kabupaten Kampar yang agak lama di bahas karena di dalam kepengurusan di Kabupaten Kampar sendiri ada dualisme kepemimpinan sehingga menjadi persoalan khusus bagi DPD.

Terkait masalah tersebut DPD menyampaikan di hadapan semua yang hadir bahwa LSM penjara hanya mempunyai legalitas dan di akui pemerintah sebagai acuan terbukti terdaftar di kemenkumham RI adalah LSM penjara yang di ketuai oleh Agung Setiawan selaku ketua umum.

“Kita ini LSM yang legalitas nya lengkap bahkan untuk Munas saja kita notariskan apalagi hal yang sangat penting,” katanya.

Menanggapi masalah dualisme di Kampar Wanita yang sering di panggil ITO tersebut hanya tersenyum manis dan menganggap ada yang ingin membuat LSM penjara tandingan.

Bahkan ketika di cek ke Kesbangpol Kampar yang terdaftar dan di daftarkan oleh Saudara Muslim adalah Ketua LSM penjara kampar.

Sementara itu Muslim yang merupakan Mantan ketua Penjara Kampar mengatakan kalau persoalan dualisme itu biasa saja.

“Sebagai orang Lembaga seharusnya kawan kawan itu mengerti aturan lah, jangan seenaknya saja mengklaim, biarkan aturan yang menjadi panglima tertinggi di negara ini,” tambah Muslim.

LSM ini jangan di jadikan tempat cari makan tapi jadikanlah tempat menampung aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.(rls)