Ketua Dewan Kampar Sambut Aksi Massa di Gerbang Kantor Bupati

0
2021

BANGKINANG KOTA(auramedia.co) – Walaupun rintik hujan berjatuhan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar, Ahmad Fikri, SAg tidak peduli. Beliau lebih memilih dibasahi air hujan daripada membiarkan seratusan masyarakat tertahan dipintu masuk Komplek Perkantoran Bupati Kampar.

Kedatangan seratusan masyarakat Desa Koto Kuo, Kecamatan XIII Koto Kampar itu untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dengan tuntutan kepada PT Sumatera Agro Tunas Utama (SATU) yang banyak merugikan masyarakat.

Ketua DPRD Kampar itu dengan tanggap membawa massa aksi keruangan Banggar DPRD Kampar untuk bermusyawarah mencari jalan keluar atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan masyarakat Desa Koto Tuo.

Salah seorang juru bicara, Slamet Riyadi yang merupakan mahasiswa XIII Koto Kampar diruang Banggar menyampaikan beberapa tuntutan yang harus secepatnya direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan DPRD Kampar.

Ada 4 tuntutan yang disampaikan oleh Slamet, yaitu meminta pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif untuk mencabut izin prinsip persetujuan pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan nomor 100/TP-P/001 kepada PT Sumatera Agro Tunas Utama, meminta Legislatif untuk menegakkan hukum terhadap laporan masyarakat, meminta kepada penegak hukum membebaskan tokoh masyarakat yang saat ini sudah tedakwa, tentu kepada legislatif meminta penangguhan penahanan dan memnita direktur PT SATU mengganti rugi kerugian lahan masyarakat.

Lalu, Ketua DPRD Kampar lansung menanggapi apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Koto Tuo itu.

“Untuk permasalahan ini, DPRD Kampar sudah melakukan pemanggilan melaui komisi 1. Namun, panggilan yang sudah 2 kali kami layangkan, sampai hari ini belum ada itikad baik dari perusahaan untuk datang kerumah wakil rakyat ini. Jadi, kami sudah kami ambil kesimpulan, nanti jangan salahkan DPRD jika mengeksekusi lahan tersebut,” kata Ahmad Fikri dan disambut tepuk tangan massa aksi.

Ahmad Fikri yang akrab disapa Onga itu menegaskan, DPRD akan melakukan pemanggilan satu kali lagi kepada Direktur PT SATU saudara Hartono. “Jika panhhilan ketiga ini juga tidak dipenuhi berarti lahan tersebut tidak ada pemiliknya. Ya, ramai-ramai saja kita membuat portal untuk perusahaan tersebut,” tegas Onga.

Terkait penangguhan tahanan, Onga mengakui saat ini DPRD Kampar sudah melakukan koordinasi dengan intansi terkait. “Kalau memang ada aturan yang memperbolehkan penangguhan tahanan, saya pun siap mejadi penjaminnya,” ucap Onga Fikri.

Untuk tuntutan-tuntutan lainnya, Ketua DPD Golkar Kampar itu berjanji akan menindaklanjuti dan akan secepatnya membicarakan hal ini dengan Bupati Kampar.

(NDs)