Lantik 72 PPS Kampar Kiri Hulu, Ahmad Dahlan : Wujudkan Pemilu Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

0
479

BANGKINANG KOTA (auramedia.co) РSebanyak 72 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 24 Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu resmi dilantik dan melaksanakan sumpah jabatan, Kamis (8/3/2018).

Pelantikan sekaligus Bimtek itu di dipimpin oleh Komisioner KPU Kampar, Ahmad Dahlan , SE, M.E,sy di aula Kantor Camat Kampar Kiri Hulu. Acara tersebut dihadiri oleh Panwascam Kampar Kiri Hulu, Kantor Urusan Agama dan PPK Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Dalam sambutannya Komisioner KPU Kampar itu mengatakan, untuk mencapai visi misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) yang mandiri, profesional, dan berintegritas, setiap penyelenggara pemilu harus memahami secara intensif dan komprehensif mengenai kode etik penyelenggara pemilu.

“Saya mengucapkan selamat kepada panitia PPS yang telah dilantik, mari bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan. Bekerja secara profesional atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah adanya penyimpangan,” ujar Ahmad Dahlan.

Selanjutnya, pimpinan pelantikan menyampaikan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Kemudian Komisioner KPU itu juga menghimbau agar tidak menerima, tidak menawarkan, tidak menjanjikan sesuatu untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, berupa apa saja kepada siapapun yang di ketahui atau patut diduga berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan dan hasil pemilihan atau pemilu.

Lebih lanjut, Ahmad Dahlan mengutaran, agar terwujudnya hal tersebut, di minta kepada PPS agar selalu melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan serta melakukan pemantauan terus menerus dalam berbagai kesempatan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

“Apabila di temukan indikasi penyalahgunaan tugas dan wewenang, agar segera mengambil tindakan pencegahan dan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada KPU dan instansi terkait,” tutupnya.

(DWs)