Sengketa PT SBAL, Onga Fikri : Pemda Harus Melindungi Hak Masyarakat

0
639

BANGKINANG KOTA(auramedia.co) –  Ratusan  Masyarakat Desa Koto Aman disambut baik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar di Aula Gedung DPRD Kampar, Rabu (14/03/2018).

Ahmad Fikri, S.Ag dengan lembut menuntun ratusan masyarakat untuk mendudukkan persoalan yang sudah tertidur lebih dari empat bulan terakhir.

Di forum tersebut salah satu masyarakat Desa kota Aman Kecamatan Tapung hilir, Soni mengatakan ada dua poin yang telah disepakati dari pertemuan dengan Sekda Kampar yaitu dalam bulan Maret ini akan diadakan pengukuran ulang dilapangan dengan tim yang telah dibentuk.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat dari perusahaan PT. SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) terkait adanya surat masuk dari pihak kuasa hukum perusahaan yang melimpahkan persoalan melalui jalur hukum.

“Kami menyepakati persoalan ini  dilanjutkan kejalur hukum dengan syarat, status QUO kan lahan yang telah di kelolah PT. SBAL. Kemudian selama status QUO itu masih ditetapkan, portal akses jalannya perusahaan harus ditutup sehingga tidak ada aktifitas lagi di Perusahaan,” ujar Soni Koordinator Lapangan yang didampingi Kepala Desa Koto Aman.

Usai mendengar aspirasi masyarakatnya, Ahmad Fikri berjanji, pada hari Senin akan memanggil pihak perusahaan.

“Hari Senin besok, saya akan memanggil pihak perusahaan. Sudah seharusnya perusahaan memberikan hak masyarakat. Masyarakat jangan di zholimi,” ujar Ahmad Fikri.

Dengan tegas Ketua wakil Rakyat Kampar itu menghimbau agar Pemerintah cepat dan tepat menanggulangi persoalan yang sudah berlarut-larut dihadapi masyarakat Desa Koto Aman.

“Pemerintah harus melindungi hak masyarakat. Ingat kita duduk di pemerintahan berkat suara yang telah diberikan dan dipercayakan kepada kita. Jadi jangan sampai lupa akan janji. Masyarakat sudah bersabar. Jangan selalu katakan tunggu, tunggu dan tunggu,” ucap Ahmad Fikri yang akrab disapa Onga itu.

Onga juga mengutarakan rasa ibah nya kepada ratusan masyarakat Desa Koto Aman yang jauh dari Tapung Hilir menaiki kendaraan tanpa atap menuju Ibu Kota Kampar hanya untuk menuntut hak nya.

“Saya merasa kasihan masyarakat jauh kesini untuk menjemput haknya. Ini sudah kedua kalinya, jangan sampai tiga kali. Jangan diperlama, harus ada sikap tegas. Hari ini masyarakat datang, besok harus turun dan di selesaikan. Jika besok pagi tidak ada penindakan dari pemerintah, datang lagi, lolok siko bok pewuok siko (tidur disini sekalian bawa periuk),” pungkas Ahmad Fikri.

(DWs)