Pengajuan Pokkir Dewan Jadi Perhatian KPK RI

0
258

PEKANBARU(auramedia.co) – Hasil Audiensi KPK RI dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Riau tentang Program Pencegahan Korupsi, Jumat (16/03/18) betul-betul memberikan ‘pencerahan’ dikalangan DPRD Riau.

Salah satunya KPK RI mengingatkan masalah pengajuan Pokok-kokok Pikiran (Pokkir) anggota Dewan di APBD.

“Pokkir itukan didapat dari hasil reses anggota dewan di daerah pemilihannya. Jadi boleh-boleh saja dianggarkan, tapi harus mengikutu proses, berproseslah. Ada prisedurnya, tidak masuk begutu saja. Ada pembahasan bersama dan disepakati,” sebut Ardiansyah Nasution, Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI setelah pertemuan.

Lebih jauh dikatakannya juga, Audiensi yang dilskukan lebih pada mendorong seluruh anggota dewan untuk menghindari terjadinya korupsi. Ikuti peraturan dan ketentuan dalam nelakukan kegiatam kedeweanan. “Kita juga dorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan,”katanya juga.

Ketua DPRD Riau, Septina Primawati saat dikonfirmasi mengakui, apa yang disampaikan tentu diikuti. Artinys bersama-sama dalam mengawasi pembangunan yang ada di Provinsi Riau. “KPK mendorong untuk menhalankan kewenangan harus sesuai atyran dan ketentuan berlaku,” akunya.

Sumber: MC Riau