Bangun Gereja Tidak Prosedural di Pecandang, Masyarakat Kotalama Resah

0
1360

KOTALAMA (auramedia.co) – Masyarakat Kotalama merasa resah akibat aktifitas pembangunan Gereja di RT 005 RW 002 Pecandang, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Rokan Hulu yang diduga tidak prosedural, karena tidak mematuhi  dan mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri, (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia serta Menteri Hukum dan HAM).

Plt Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rokan Hulu, Ustadz Yuli Hesman, S.Ag, M.Pd kepada auramedia.co, Jum’at (13/4) memberikan tanggapan, “sebagai Warga Negara yang baik, kita menganjurkan kepada pemeluk agama terutama kawan-kawan yang berada dibawah kepengurusan gereja yang dibangun di Pecandang agar kiranya mematuhi peraturan bersama SKB 3 Menteri”, himbau Ustadz Yuli.  

“Dalam membangun rumah ibadah itu bukan sekedar ingin membangun rumah ibadah, tetapi juga harus memperhatikan kerukunan dan kenyamanan yang ada dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita”, tegas Ustadz Yuli

“Selama peraturan atau aturannya itu diikuti kita juga tidak akan melarang, karena kehidupan dinegara kita ada hukum nya, ada aturannya, cuma jangan sampai memanipulasi data, kalau sudah sampai memanipulasi data itu sudah kena kriminal. Kami berharap kawan-kawan panitia pembangunan gereja untuk bersabar dan ikuti lah peraturan yang berlaku”, himbuh Ustadz Yuli yang juga sudah berkomunikasi dengan Lurah Kotalama dalam menyikapi persoalan tersebut.

Lurah Kotalama, Aly Yusuf kepada auramedia.co melalui seluler menjelaskan bahwa pembangunan gereja tersebut untuk sementara di hentikan karena tidak prosedural, diduga ilegal.

“Senin (9/4) sudah ada audiensi dengan panitia pembangunan gereja di aula Kantor Lurah. Mereka diminta untuk menyampaikan bahan dokumen persyaratan, setelah kita lihat dan periksa kelengkapan administrasinya dinilai tidak memenuhi persyaratan,  itu berarti dalam pembangunan ada pelanggaran”, terang Aly Yusuf.

“Berdasarkan hasil musyawarah pihak panitia pembangunan gereja disuruh membuat izin dari awal sesuai aturan SKB 3 Menteri, karena banyak dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) para jemaat gereja yang dimasukan tidak berdomisili di wilayah Kelurahan Kotalama”, jelas Aly Yusuf.

Berdasarkan SKB 3 Menteri, pembangunan rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan peryaratan teknis bangunan gedung, selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus; 1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, 3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, 4. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.

Guna memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/Walikota.

(M5F)