Kinerja BPJS Kampar “Tidak Becus”

0
1031

Bangkinang Kota – Tidak semua pemegang kartu KIS yang dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah ditanggung oleh pemerintah tersebut. Jika pemegang kartu KIS terdaftar sebagai peserta BPJS secara mandiri, maka mereka harus terlebih dahulu melunasi tunggakan selama menjadi peserta BPJS mandiri.

Salah seorang pemegang kartu KIS, Afrizal bersama isterinya, Gusmawati beberapa waktu yang lalu kepada wartawan mengaku sedih karena tidak bisa menggunakan kartu KIS yang mereka terima melalui pemerintahan desa. Sewaktu Afrizal mau berobat ke RSUD Bangkinang, pihak RSUD menyuruh Afrizal untuk mengaktifkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada pihak BPJS. Karena dalam KIS tersebut, belum tercantum nomor NIKnya.

Namun setelah mereka mendatangi pihak BPJS untuk mengaktifkan KIS nya tersebut, pihak BPJS tidak mau mengaktifkan KIS nya. Pihak BPJS menyuruh Afrizal untuk membayar tunggakan BPJS mandiri sebanyak Rp. 1.657.500,-. Pihak BPJS menegaskan, bahwa KIS nya tidak bisa diaktifkan sebelum membayar tunggakan tersebut.

Bahkan Afrizal untuk kedua kalinya mendatangi pihak BPJS didampingi wartawan untuk meminta solusi, karena dirinya tidak mampu membayar tunggakan tersebut. Sementara sakitnya harus memaksa Afrizal untuk segera berobat. Namun pihak BPJS tidak bisa memberikan solusi dan kembali memberikan kertas tagihan yang harus dibayar Afrizal jika mau menggunakan kartu KIS.

Karena tidak memiliki uang, Afrizal terpaksa pulang ke rumah. Sakit yang dideritanya terpaksa ditanggungnya sendiri.

Melalui media Afrizal berharap, semoga dia bisa berobat dan mendapatkan solusi dari persoalan yang dialami nya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, H. Syahrul Aidi Ma’zat, LC. MA kepada wartawan di gedung DPRD mengatakan, bahwa persoalan ini tidak seharus nya terjadi.
Seharusnya data ini sudah terkonfirmasi secara langsung ke BPJS. Kejadian ini menunjukkan bahwa BPJS tidak memiliki sistem data yang benar. Jika mereka memiliki sistem data yang benar, maka tidak akan terjadi hal yang seperti ini, ungkap Syahrul.

Jika mereka sudah mendapatkan KIS, seharusnya mereka terhapus dalam BPJS secara mandiri. Masyarakat miskin akan memilih KIS, karena penerima KIS adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, ungkap Syahrul.

Jika mereka harus membayar, maka seharusnya yang mereka bayar adalah jarak antara mereka mendaftar secara mandiri hingga mendapatkan KIS. Jika BPJS meminta bayar dari awal hingga sekarang, maka yang diminta oleh BPJS tersebut tidak logis dan tidak rasional, ungkap Syahrul.

Kita berharap kepada pengawas BPJS dan juga DPRD akan memanggil pihak BPJS. ” Jika hal ini terjadi, ini menunjukkan BPJS tidak becus” tegas Syahrul Aidi.

Sementara untuk membantu masyarakat miskin yang ingin berobat dan tidak bisa menggunakan kartu KIS sebelum membayar tunggakan jutaan rupiah tersebut, Syahrul Aidi mengatakan, bahwa untuk membantu masyarakat tidak mampu tersebut melalui Baznas.

Kepada media Syahrul menegaskan, jika ini memang terjadi, maka DPRD melalui komisi terkait, akan memanggil pihak BPJS.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar, Nurbit kepada wartawan menegaskan, bahwa penerima KIS adalah mereka yang ditanggung oleh negara. Tidak mungkin mereka tidak bisa menggunakan kartu KIS tersebut, ungkap Nurbit.

Namun terhadap persoalan yang dialami oleh masyarakat miskin yang tidak bisa menggunakan kartu KIS karena belum membayar tunggakan tersebut, Nurbit mengaku belum bisa berbuat apa – apa. “jika benar ada pemegang kartu KIS yang ditolak, tolong lihatkan bukti penolakannya. Puskesmas dan Rumah sakit mana yang menolaknya. Jika RSUD Bangkinang menolak pasien pemegang kartu KIS tersebut, tolong minta surat penolakannya, ungkap Nurbit.(***)