Advokat Zainudin Tegaskan Debt Collector Jangan Melanggar Hukum

0
991

PEKANBARU(auramedia.co) – Maraknya kasus Debt Collector bergaya preman yang meresahkan masyarakat karena aksinya merampas dan menarik paksa sudah meresahkan dan mengusik serta menjadi teror masyarakat Kota Pekanbaru.

Melihat pemandangan ini, salah seorang Praktisi hukum angkat bicara. Menurutnya, dengan adanya teror dari Debt Collector dijalanan atau di rumah mengambil unit motor atau Mobil konsumen yang terlambat membayar, dengan alasan apapun dan itu tidak bisa dibenarkan, hal itu juga sebelum dibitur sudah melalui proses analis kredit oleh kreditor. berdasarkan analisis kredit terbut maka debitur layak di berikan kredit jika terjadi macet juga berarti juga terjadi kesalahan pada analisis yang di lakukan oleh Kreditor.

“Kami mintak aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk sedikit peka terhadap keresahan masyarakat dengan menindak lanjuti segala pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan ini. sangat jelas itu semua preman_ preman berkedok Debt Collector,” ujar Muhammad Zainudin, Senin (7/5/2018).

“Kalau kreditor main ambil secara paksa apapun itu alasannya kalau meresahkan Masyarakat wajib di tindak lanjuti oleh polisi, itu bagian dari terror pada masyarakat. Kita negara hukum makanya kita ingin ada kepastian hukum tentu yang benar harus melalui prosedur hukum yang benar bukan seenak dewek kita. Ini kan negara hukum,” sambung Zainudin.

Sebenarnya, ketentuan hukum sudah ada diatur dalam Undang Undang Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 semua sangat jelas.

Perilaku Perusahaan finance yang menggunakan jasa preman berkedok debt collector untuk mengambil unit motor atau mobil juga tidak dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 perbuatan tersebut terkualifikasi kedalam tindakan perbuatan melawan hukum.

Karena unit mobil dan motor konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, peraturan tersebut sebenar ada untuk memberikan keseimbangan hukum antara kereditur dan dibitur di mana kreditur piutangnya di jamin oleh undang undang fidusia hak harus di bayar oleh debitur dan debitur kewajibanya harus membayar hutangnya kepad kreditur itu sebenarnya mendasari lahirnya undang undang fidusia tersebut.

Menurut Zainudin, penarikan unit itu kan perbuatan hukum, di negara ini yang di berikan kewenangan melakukan penarikan atau eksekusi menurut Undang undang adalah juru sita pengadilan bukan preman Dept colector itu dan menurut perkap kapolri Nomor 8 tahun 2011 dapat didampingi oleh aparat kepolisian.

Setelah di daftar ke Kementrian hukum dan HAM oleh perusahaan pembiayaan mendapatkan sertifikat fidusia. “Pertayaan nya apakah sertikat itu sama dengan putusan pengadilan ? jelas tidak yang satu putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang satu lagi sertifikat fidusia yang mengeluarkan kementrian Hukum dan Ham. jelas bedakan,” jelasnya.

“Terus bayak para dept colector berlindung dengan mengatakan kan ada irah irah “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” sama dengan irah irah putusan pengadilan itu semata mata kedua belah dimata hukum sama dengan adanya Undang Undang Fidusia menjamian kedua pihak baik kreditur akan di bayar piutangnya dan Debitur wajib pula mebayar kewajibanya maka undang Undang fidusia memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak,” tambah Advokat ternama di Pekanbaru itu.

Dikatakannya, Perusahaan lising seharus nya harus tunduk kepada hukum indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang perbankan.

Unit motor dan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia harus di daftar pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani ke kementria Hukum dan Ham, jika tidak di daftar bisa konsekwensinya perusahaan pembiayaan tersebut terancam dibekukan usahanya.

“Perjanjian Fidusia biasa dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia biasa di bebankan kepada dibetur dengan tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan Debt Collector,” ungkapnya.

Selanjutnya, Advokat berdarah Kampar itu mengungkapkan jika perusahaan pembiayaan masih menggunakan cara-cara tersebut bisa di gugat ke pengadilan dan bisa bisa izin operasional bisa di cabut dan secara pidana dapat di proses dengan penerapan pasal 362 tentang pencurian jika di ambil dari rumah dan pasal 365 tentang perampasan.

Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada perusahaan pembiayaan untuk tidak melakukan hal hal bertentangan dengan hukum kalau tidak mau izinya di cabut.

(NDs)