Konsultan Hukum Minta Pemkab Kampar Kaji Ulang Perizinan Indomaret

0
475

BANGKINANG KOTA(auramedia.co) – Aksi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dan mahasiswa terhadap keberadaan toko modern seperti Indomaret di Bangkinang, Kabupaten Kampar mendapat respon dari Ketua DPD Federasi Advokat Republik Indonesia Provinsi Riau, Noor Aufa,SH,CLA.

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh penerus bangsa ini patut dihargai sebagai bentuk penyampaian aspirasi, namun demikian juga harus dilihat apakah keberadaan toko modern tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar sendiri.

“Seharusnya, melihat perkembangan dunia usaha saat ini, dengan bermunculannya toko-toko modern di berbagai daerah di Indonesia sudah di antisipasi dari awal sebelum munculnya toko modern tersebut di Bangkinang, Kampar,” kata Noor Aufa kepada auramedia melalui WhatsApp pribadinya, Kamis malam (31/5/2018).

Dijelaskannya, disinilah seharusnya peran Pemerintah Daerah Kampar dan DPRD Kampar. Seharusnya dari awal Pemda dapat mengantisipasi munculnya toko modern pada daerah-daerah di Kabupaten Kampar dengan melahirkan aturan hukum yang dapat berbentuk Perda yang menjadi acuan bagaimana seharusnya keberadaan toko modern.

“Dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur hal-hal terkait dengan prosedure mendirikan toko modern yang tentunya juga harus melindungi kepentingan pengusaha kecil dan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Kampar,” kata Advokat muda itu.

“Merupakan hal yang tidak elok rasanya apabila telah ada suatu usaha dalam bentuk toko modern yang telah berdiri dan berjalan di Kabupaten Kampar yang kemudian “dipaksa” untuk ditutup padahal pemilik usaha toko modern ini juga sebagai pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan hak-hak untuk berusaha di seluruh wilayah Indonesia, termasuk hak berusaha di Kabupaten Kampar,” tanbahnya.

Untuk itu, kata Noor Aufa, ada baiknya dilakukan kajian dan analisis secara mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi akan munculnya toko modern di Bangkinang dan wilayah lain di Kabupaten Kampar agar dapat ditemukan solusi terbaik dengan melahirkan Peraturan Daerah yang mengaturnya secara jelas dengan melibatkan pembahasan dari berbagai kalangan baik eksekutif, legislatif, perwakilan masyarakat dan akademisi.

(NDs)