Raker Dengan Kementrian PUPR,Syahrul Aidi Maazat Paparkan Keadilan infrastruktur Untuk Riau

0
29

Jakarta, Auramedia.co – Rapat Kerja(raker)perdana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR-RI berlangsung Selasa siang 12/11/2019.

Sebagai salah satu anggota dari komisi V DPR RI dari dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Riau yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Salah satu anggota dari komisi V DPR RI dari dapil Riau, Ustadz Syahrul Aidi Maazat saat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Riau.

Di tengah rapat berlangsung, anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazad dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti soal pembangunan yang ada di Riau, karna dari sekian banyak program pembangunan yang disodorkan oleh PUPR saat rapat kerja tersebut ia melihat hanya satu proyek TPA yang ada diriau, yaitu di Pekanbaru dan Kampar.

,”Hanya 1 program saja yang berhubungan dengan riau. TPA pekanbaru dan kampar. Jalan, jembatan, flyover, embung belum ada alokasi dalam program infrastruktur,”papar Syahrul Aidi

Syahrul Aidi juga memaparkan bahwa Riau merupakan sala satu Provinsi penyumbang devisa negara lumayan besar, baik dari minyak dalam tanah maupun minyak di atas tanah.

“Riau memberikan sumbangsih devisa yang besar melalui minyak dalam tanah dan minyak atas tanah. Lifting minyak di Indonesia, 30% disumbangkan oleh Riau. Tetapi belum memberikan sumbangsih infrastruktur untuk Riau,”paparnya.

Selain itu, mantan wakil ketua DPRD Kampar itu juga menyampaikan soal perbaikan jalan nasional yang masih berlubang-lubang serta rencana pembangunan dari empat balai jalan yang direncana oleh PUPR agar ada di Riau,karna untuk Balai Jalan tersebut saat ini Riau masih berinduk ke Sumut.

“4 juta hektar lahan perkebunan sawit di Riau, ini juga menjadi sumbangan devisi yang cukup besar bagi negara kita. Semua penerimaan diambil pusat, baik pajak perkebunan dan pajak CPO nya, sementara daerah tidak mendapatkannya. Kita berjuang untuk memperoleh DBH agar maksimal untuk infrastruktur Riau”sambung mantan anggota DPRD Kampar 2 periode itu

Tidak hanya menyoroti soal jalan dinilai belum sebanding dengan Provinsi tetangga yang sangat dirasakan oleh masyarakat Riau,dirinya juga mennyampaikan soal harga karet yang sangat terpuruk dialami oleh masyarakat Riau, hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan inspratruktur PUPR RI 2020-2024 yang meningkatkan material harapan produksi dalam negri yang memberi nilai tambah disetiap inspratruktur yang terbangun oleh kementrian PUPR.

“Kedepannya kita berharap Riau mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai sharing profit dari apa yang telah dihasilkan Riau untuk pemerintah pusat. Dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”tutupnya. (Hafnipal).