Masyarakat Yakin Hasil Penyesuaian APBD Kampar Dalam Penanganan Covid’19 Tidak Akan Menyakiti Hati Masyarakat

0
414

Bangkinang Kota, auramedia.co – Masyarakat Kampar yakin kehadiran Drs. Yusri, M.Si Kampar akan membantu kinerja Bupati Kampar dalam menyelesaikan persoalan birokrasi dan administrasi pemerintahan. Kelihaian Yusri dalam menyusun anggaran tidak akan menyalahi aturan dan selalu tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kekecewaan sebahagian besar masyarakat akan adanya rencana pembelian kendaraan dinas Ketua DPRD dan isu tingginya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sekda Rp. 75 juta dan Kadis 30 juta perbulan di tengah pandemi covid’19 diyakini akan menjadi perhatian serius pemangku kebijakan dalam penyesuaian anggaran menyikapi kondisi penyebaran virus corona saat ini.
Harapan masyarakat agar pengadaan kendaraan dinas Ketua DPRD yang telah diumumkan di LPSE Kabupaten Kampar tersebut agar ditunda karena kondisi pandemi covid’19 tersebut, dan perlunya evaluasi terhadap TPP akan menjadi perhatian serius Bupati Kampar dan tim penyusun anggaran Pemda Kampar dalam penyesuaian anggaran di tengah menghadapi pandemi covid’19.
Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH dibantu oleh Sekda Kampar, Drs. Yusri, M.Si beserta tim penyusun anggaran Pemda Kampar, diyakini akan patuh dan taat pada aturan sesuai dengan perintah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK07/2020 Tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Dalam Keputusan Bersama tersebut dejelaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuan belanja daerah melalui Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan cara: 1). Bagi Daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebih besaran tunjangan di pusat. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk Perjalanan dinas dan luar daerah, dll. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar Rp.50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional. Dalam keputusan bersama tersebut juga dijelaskan secara rinci tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan rasionalisasi untuk penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan covid’19.
Masyarakat juga tidak perlu kuatir, karena dalam kesepakatan bersama tersebut juga dijelaskan terhadap kegunaan anggaran penyesuaian tersebut. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi civid-19. Penyesuaian anggaran tersebut juga akan digunakan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net antara lain melalui pemberian babtuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi covid-19; dan/atau untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
Dalam penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang Daerah yang tidak melajukan perubahan APBD tahun 2020.
Sementara untuk mengetahui proses penyesuaian anggaran tersebut, Sekretaris DPRD, Ramlah, SE, M.Si saat dihubungi melalui seluler pribadinya, 081378783XXX Tidak bisa dihubungi. karena kesibukannya, seluler pribadinya yang aktif tersebut belum sempat diangkatnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Kampar, Edwar saat dihubungi melalui seluler pribadinya 08127540XXX juga belum bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan tentang proses penyesuaian anggaran belanja daerah kabupaten Kampar dalam penanganan Covid-19.(Adi Jondri).