Pelalawan ,(auramedia.co)- Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Republik Indonesia – Bersatu (DPD PWRI-B) Provinsi Riau, Syafri Efendi Nasution sangat kecewa terhadap sikap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten pelalawan, yang tidak Trasparan dalam pembayaran jasa publikasi media atas kontrak kerja sama, karena ada beberapa media Cetak Mingguan yang tidak dibayarkan padahal semua administrasi sudah di penuhi media tersebut.
Bahkan permainan kadis kominfo bersama stafnya dinilai pelecehan terhadap media mingguan itu sendiri . Kepada awak media yang ada dikabupaten Pelalawan,Riau lewat via WhatssAp nya Syafri E .N mengatakan, ”
” Jujur Saya selaku Ketua Perkumpulan Wartawan Republik Indonesia- Bersatu ( DPD_ PWRI- B Provinsi Riau “Kecewa atas sikap DisKominfo Pelalawan yang selalu Sayai Telpon , Tapi , Pihak DisKominfo Pelalawan tak mau ngangkat , Mereka tidak Transparans sama Sekali ” Kita butuh KeTransparanan mereka ” Jadi ” Saya minta kepada Bapak Bupati Pelalawan yang terhormat H M.Haris untuk menonaktifkan Kadis Kominfo Hendry Gunawan selaku Kepala Dinas,
Karena selama ini kadis Kominfo ini,selalu membedakan Wartawan , itu adalah suatu pelecehan terhadap Perusahaan Pers lain nya.
” Apa bila Kadis kominfo juga tidak melakukan pembayaran jasa publikasi itu sesuai kontrak.” Kita akan buka kebobrokan Administrasi,dan RKA Diskominfo , Karna diduga setiap pembayaran sudah dipotong pajak, stafnya minta lagi uang fee kalau pembayaran 10 juta kebawah setor rp.1.000.000. Inilah dikatakan pungli berjemaah. Menurut Syafri.E.N
Saya selaku pengurus DPD PWRI- B.Provinsi Riau minta kepada Bapak Kejari Pelalawan dan Tipikor Polres Pelalawan untuk mengusut Anggaran Kominfo thn 2019/2020 Sampai Tuntas kata nya mengakhiri.(Tim)
