Pemprov NTT Dukung Petisi Larangan Kawin Tangkap: Adat Tak Boleh Langgar HAM

0
45

Jakarta, Auramedia.co – Praktik ‘kawin tangkap’ di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi sorotan setelah videonya viral. Kini, muncul petisi meminta diterbitkan perda larangan kawin tangkap.

Dilihat detikcom di change.org, Selasa (30/6/2020) pukul 10.59 WIB, petisi berjudul ‘Terbitkan Perda Larangan Kawin Tangkap di Sumba’ itu dibuat oleh Badan Pengurus Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati). Sudah ada 1.500 pendukung petisi yang dimulai sejak tiga hari lalu itu.

Dia memaparkan ada tiga kejadian di Sumba Tengah yang menjadi sorotan. Pada Januari 2017, Desember 2019, dan Juni 2020.

Menurutnya, praktik kawin tangkap adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan karena tubuh perempuan dikontrol dan dijadikan objek seksual laki-laki. Praktik ini, katanya, jelas melanggar hak asasi perempuan seperti tercantum dalam The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU RI Nomor 7 tahun 1984.

“Oleh sebab itu, kami memerlukan dukunganmu kawan-kawan untuk mendorong Gubernur Nusa Tenggara, Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Kn. agar mengeluarkan Aturan Larangan Praktik Kawin Tangkap di 4 Kabupaten di Pulau Sumba sehingga jika ada yang masih melakukannya dapat diproses secara hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu mengaku mendukung petisi itu. Menurutnya, adat yang melanggar hak asasi manusia harus dihilangkan.

“Pemprov NTT mendukung setiap upaya untuk menghilangkan dampak-dampak budaya, adat istiadat yang melanggar hak asasi manusia. Jadi di dalam era kehidupan modern sekarang, di mana prinsip kesetaraan, keadilan, menghormati martabat manusia dan hak asasi, harus ada upaya dari para tokoh, baik dari pemerintah maupun tokoh-tokoh agama, tokoh adat, untuk bisa menghilangkan budaya-budaya adat yang membelenggu kemanusiaan. Ini kan membelenggu kemanusiaan dan martabat manusia,” kata Jelamu saat dihubungi detikcom.

Dia mengatakan pada prinsipnya, bukan manusia untuk peraturan tapi peraturan untuk manusia, termasuk adat istiadat. Ketika peraturan atau adat belenggu martabat manusia, maka perlu diubah dan kesadaran bersama antara masyarakat dan tokoh-tokoh adat.

“Jadi kita harapkan pemerintah kabupaten di daratan Sumba, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk duduk bersama bicarakan bersama, sosialisasikan bagaimana aspek kesetaraan, kemartabatan, keadilan, universalitas, kemanusiaan dan sebagainya. Jangan sampai adat istiadat itu justru berlawanan dengan HAM. Tidak boleh. Adat istiadat harus jadi bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari upaya meningkatkan martabat manusia,” paparnya.

Dia mengatakan Gubernur NTT belum membahas soal ini. Namun, Jelamu mengatakan dalam perkawinan modern, tidak bisa lagi memaksa.

“Kita tidak bisa kembali lagi ke jaman Siti Nurbaya. Kalau Siti Nurbaya kan perempuan itu pingitan tunggu dijodohkan orang tua, masih lebih halus. Ini tiba-tiba diambil di tengah jalan repot ini. Para intelektual Sumba harus berbicara, masa di jaman modern masih ada seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyoroti praktik ‘kawin tangkap’ di Sumba Tengah, NTT. Bintang meminta pelakunya ditangkap, polisipun melakukan penyelidikan.

“Budaya atau tradisi tidak statis, tetapi dinamis. Kasus kawin tangkap adalah praktik kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak. Jadi jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak,” ujar Bintang, dilansir Antara pada Senin (29/6/2020).

Sumber: detik.com