Kasus Sengketa Lahan PT.IKS Dengan Masyarakat, Bupati :Pembangunan Kebun Rakyat Adalah Wajib Oleh Pemegang HGU

0
410

Bangkinang Kota,(auramedia.co)-Kasus persengketaan lahan yang terjadi atara masyarakat dengan perusahaan sudah banyak terjadi, tentunya hal tersebut harus diselesaikan dengan baik dan benar, karena keberadaan perusahaan diharapkan bisa memberikan dampak nyata kepada masyarakat dan sesungguhnya pembangunan kebun masyarakat merupakan kewajiban pemegang HGU.

Begitu dikatakan Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto,SH, saat memimpin rapat persengketaan lahan antara masyarakat Desa Danau Lancang dengan PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin (12/10) yang juga dihadiri oleh Asisten I Setda Kampar, Ahmad Yuzar,MT humas PT, IKS, Willi Marza, perwakilan BPN Senti, tokoh masyarakat Danau Lancang Zukri.

Ditambahkan Bupati H Catur, keberadaan perusahaan harus bisa memberikan dampak nyata kepada masyarakat, kalau perusahaan tidak bisa memenuhi itu semua, sesuai dengan arahan presiden RI, izin konsensi perusahaan tersebut bisa dicabut, jangan sampai perusahaan hanya mengekploitasi sumber daya alam saja demi kepentingan konglomerat semata dan tidak lagi peduli kepada masyarakat.

“Saya berharap, persoalan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan musyawarah, jangan sampai kehadiran perusahaan ditengah-tengah masyarakat, menimbulkan kerusuhan” harap H Catur

Sementara itu, Ahmad Yuzar dalam keterangannya mengatakan bahwa, PT. IKS mempunyai HGU yang tercatat di BPN seluas 95.540 Hektar yang berada di Desa Danau lancang dan senama nenek dan yang bisa dikuasai mereka seluas 5000 Hektar, sementara yang dituntut oleh masyarakat seluas 1500 hektar yang HGUnya belum keluar, masyarakat berharap lahan 1500 Hektar bisa menjadi lahan plasma masyarakat.

Sementara itu, perwakilan dari BPN Kampar, Senti Silitonga dalam keterangannya mengatakan bahwa kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang HGU, 20 persen dari luas HGU, harus diberikan kepada masyarakat dan tidak bisa diganti dengan bantuan lainnya seperti ternak atau yang lainnya.(Redaksi).