Penandatanganan Bupati Kampar Dengan Kejari Kesepakatan Bidang Perdata Dan TUN

0
476

BangkinangKota, (auramedia.co)–Bupati Kabupaten Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH, lakukan penandatanganan nota kesepakatan bidang Perdata dan Tata usaha Negara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Suhendri SH, MH di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Kampar. Selasa, (5/1)

“Dengan adanya nota kesepakatan ini semangat bagi kami untuk terus berkomitmen dalam penyelamatan dan pemulihan aset pemerintah Kabupaten Kampar, kami berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara memberikan dukungan, pendampingan serta bantuan terhadap permasalahan teknis yang nantinya dijumpai dalam pelaksanaan penertiban dan penyelamatan aset daerah.”ujar Bupati Kampar usai menandatangani Nota Kesepakatan Bidang Perdata Dan Tata Negara.

Bupati Kampar juga menjelaskan secara rinci rekapitulasi data aset pemerintah Kabupaten Kampar per 31 Desember 2019 dengan total sebesar Rp.8,96 triliun, yang berbentuk tanah, peralatan mesin, bangunan, jalan, dan lain sebagainya.

Sebelumnya Bupati mengatakan berkenaan dengan pengolahan aset merupakan unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan sistimatis.

Bupati CSS menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan untuk mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan aturan, efisien, transparan dan akuntabel menuju Good Governance atau pemerintahan yang baik.

“Pada kesempatan ini perlu kami tekankan bahwa pengelolaan management aset merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena sangat berpengaruh dalam penilaian atau opini pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih lagi dalam beberapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.”ujar Catur

Bupati Kampar juga memaparkan Kedepannya dalam pengelolaan aset ini perlu ditingkatkan karena disamping kewajiban juga menjadi perhatian dari komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Penandatanganan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si, Staf Ahli Santoso, Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul Bahri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kampar Edwar, Kadis Kominfo Kabupaten Kampar Arizon,SE.(Redaksi)