Diduga Tak Berikan Hak, Kapus Tapung Hilir 1 Digugat Stafnya

0
165

KAMPAR (auramedia.co) – Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu, 20 Januari 2020. Staff ASN Puskesmas Tapung Hilir 1 menggugat Kepala Puskesmas Tapung Hilir 1, Mastina Zakir, S.Km, M.Kes.

Said Ahmad Kosasi dan Ridwan Comeng, SH, MH dari Kantor Hukum SAK dan RC menyampaikan kepada media bahwa Sidang hari ini telah terungkap tentang pemindahan penggugat bertugas.

“Ternyata memang benar, pemindahan penggugat dari bertugas di Puskesmas Tapung Hulu 1 ke Dinas Kesehatan atas dasar surat daripada Kepala Puskesmas itu tidak berdasar hukum karena terbukti dalam persidangan. Tidak ada satupun dalam bentuk SK yang diberikan kepada penggugat baik itu atas nama bupati maupun SK atas nama Dinas Kesehatan,” Ungkap Ridwan Comeng.

Kemudian, Ia menjelaskan pemindahan penggugat ke Dinas Kesehatan hanya berdasarkan surat perintah tugasan yang dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan itu sudah tidak terbantahkan serta diakui sendiri oleh kuasa hukum para tergugat.

Dikatakannya, “terkait dengan sanksi dasar si tergugat memindahkan penggugat adalah karena dia menganggap tidak disiplin dan segala macamnya.Kemudian ditanya oleh Hakim, Adakah sanksi dalam bentuk surat. juga tidak ada, baik itu dari kepala kepegawaian, baik itu dari dinas kesehatan atau dari Bupati Tidak ada dalam bentuk surat, yang sudah terbantahkan dan juga diakui sendiri oleh para tergugat, bahwa tidak ada surat dalam bentuk apapun sanksi dalam surat,” Jelasnya.

Selanjutnya, Ridwan Comeng mengatakan poin ketiga yang tak terbantahkan adalah ternyata yang menjadi dasar untuk memberikan pemindahan tergugat dari dinas, dari Tapung Hilir 1 ke Tapung Hilir 2. karena penggugat dianggap tidak disiplin, serta dianggap tidak hadir pada waktu, semuanya terbantahkan dari bukti yang kita berikan tadi.

Dikatakannya, Didalam fakta persidangan, terbantahkan eksepsi tegugat 1, Martina Zakir, yang mengatakan bahwa penggugat bukan lagi pegawai di tapung hilir 1. Sementara fakta dari persidangan terungkap bukti dari tergugat yang mengatakan, tergugat sering datang terlambat. Padahal bukti tergugat yang dihadirkan mengatakan penggugat masih pegawai puskesmas tapung hilir 1.

Selanjutnya, Ridwan Comeng membeberkan, Dengan SK yang telah diterima oleh penggugat, sehingga penggugat tidak menerima hak-haknya sebagai ASN Puskesmas Tapung Hilir 1 berupa Jasa Pelayanan (Jaspel), Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) oleh Tergugat, Mastina Zakir, S.Km, M.Kes.” Ujarnya.

Diungkapkannya, ternyata dalam bukti itu penggugat hadir selalu. Ada surat pernyataan dari para pegawai yang hadir, dari yang ada di Puskesmas mengatakan penggugat hadir justru Kepala Puskesmas yang tidak ada, yang datang terlambat, jam 9 baru masuk. Justru faktanya berbalik yang melakukan pelanggaran tergugat.

Selanjutnya Ridwan menerangkan poin keempat, terkait dengan hak mereka pun berjalan tidak membantah bahwa dari Surat yang dikeluarkan oleh pimpinan tergugat tentang mutasi tadi, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 20 Mei 2020 mutasi dari Tapung Hilir 1 ke Tapung Hilir 2 yang diterima penggugat bulan Juli 2020.

Ridwan Comeng menambahkan, “Kesimpulan dalam perkara ini bahwa Emang apa yang menjadi dasar pembuatan kami sudah bisa dibuktikan dari dari sidang saksi tadi” Jelasnya.***