Hambali Tegaskan, Penyegelan Kantor PLN Akibat Sikap Kepala PLN Cabang Bangkinang Tidak Bersahabat

0
1975

Bangkinang Kota, auramedia.co – DPMPTSP Kampar segel kantor PLN Rayon Bangkinang karena tidak kantongi izin reklame dan IMB. DPMPTSP berharap perusahan BUMN tersebut taat aturan dan dapat bersinergi dengan  pemerintah daerah dalam setiap mengambil kebijakan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP), Hambali, SE.MH.MBA didampingi Kabid Pengaduan Kebijakan Pelaporan Layanan, El Fauzan, seusai menyegel kantor PLN Rayon Bangkinang Jl. A. Yani Bangkinang kerena tidak memiliki izin IMB dan reklame, kepada wartawan, (26/02/21) mengatakan, bahwa penyegelan ini dilakukan karena sikap Kepala kantor PLN Rayon Bangkinang yang dinilai tidak bersahabat.

Hambali menjelaskan, bahwa kita sudah banyak toleransi dalam hal ini. Kita tidak ingin terjadinya penyegelan terhadap PLN Rayon Bangkinang. Karena kita menyadari, bahwa PLN merupakan perusahaan plat merah yang dibiayai oleh keuangan negara yang uangnya juga adalah uang rakyat. Sama posisinya dengan kami Pemerintah Kabupaten Kampar yang uangnya juga merupakan uang rakyat, ungkap Hambali.

Tanpa basa basi Hambali menegaskan, bahwa tindakan penyegelan ini adalah akbat ulah tindakan PLN Cabang Bangkinang yang tidak bersahabat.

Kalau memang betul-betul PLN menegakkan aturan, kita kaku dan tidak ada toleransi, tepa selera tanpa solusi, Ya udahlah, PLN silahkan menyegel lampu-lampu yang ada di Kampar ini, karena Pemda belum membayar, ungkap Hambali.

“Hanya saja yang perlu diketahui bahwa Pemda itu bukan tidak mau membayar, bukannya Pemda itu mangkir, permasalahannya, uang yang ada di APBD ini belum ada yang cair. APBD ini memang sudah disyahkan, tetapi belum bisa dicairkan, karena sistem keuangan sekarang adalah sistem yang baru, ungkap Hambali.

Tapi sudahlah, supaya PLN ini juga menyadari, mereka itu juga numpang di negeri Kampar. Jangan-jangan kepala Cabag PLN ini juga belum pernah berjumpa dengan Bupati dan sekda sebagai bentuk laporan, ungkap Hambali.

Melalui media Hambali juga menegaskan, semoga tindakan penyegelan ini menjadi pelajaran bagi kita semua termasuk bagi perusahaan BUMN-BUMN yang lain, bahwa tindakan ini merupakan penyegelan pertama yang dilakukan oleh Pemda Kampar terhadap perusahaan BUMN yang beroperasi di Kampar.
“Ini pembelajaran di tanah peradaban, bahwa orang Kampar itu bersahabat, namun jika terusik, semuanya kita akan berkecamuk, sesuai dengan aturan yang ada. Kita akan berhitung-hitung dengan hal-hal yang berhubungan dengan PLN”, tegas Hambali.

Pada akhir pembicaraannya, Hambali dengan nada sejuk juga mengatakan, bahwa sebetulnya kita tidak inginkan kondisi ini terjadi. Kita inginkan semuanya berjalan lancar. Silaturrahmi dan komunikasi antar stakeholder berjalan dengan baik. Semua stakeholder selalu bersinergi dalam membangun tanah peradaban agar tercapainya kabupaten Kampar yang maju dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara utuh, ungkap Hambali dengan senyuman khasnya.

Menurut pantauan wartawan, seusai kantor PLN disegel, pekerjaan rehab kantor yang sedang dilaksanakan oleh PLN terhenti. Tim DPMPTSP Kampar langsung meminta pekerja agar menghentikan lanjutkan pekerjaannya hinga pihak PLN mengantongi izin yang jelas.

Sementara itu, manajer PLN Rayon Bangkinang,  Endryez Prathama kepada wartawan menjelaskan, bahwa penyegelan itu sudah kewenangan dari DPMPTS Kampar. Dan kita pihak PLN akan segera mengurus izinnya.

Iwan (sapaan akrabnya) menambahkan, bahwa sebenarnya untuk perizinan, kita sudah mengurusnya seminggu yang lalu. Tetapi hingga hari ini, izin tersebut belum selesai. Sementara mengenai izin reklame, kita menilainya yang kita buat itu bukan sebagai reklame, tetapi hanya sebatas tulisan depan saja,

Iwan menambahkan, kita menilai, penyegelan itu tidak ada kaitannya dengan pemutusan aliran listrik pada kantor PMI Kampar, kantor bupati, rumah dinas bupati dan sejumlah perkantoran di lingkungan Pemda Kampar. DPMPTSP sudah melaksanakan tugas sesuai aturannya, ungkap Iwan.

Iwan juga mengatakan, bahwa pihak PLN memiliki komitmen agar bisa bersinergi dengan Pemda Kampar, ungkap Iwan. Pemutusan aliran listrik pada kantor PMI Kampar, kantor bupati Kampar, rumah dinas bupati Kampar yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada, ungkap Iwan.(Adi Jondri).