Terkait Hasil Audit BPKP Kerugian Negara Rp 7,6 M, Advokat Nilai Tak Logis

0
415

BANGKINANG KOTA,(auramedia.co)–Penasehat Hukum Tersangka mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau terkait Pembangunan peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, yang saat ini telah memasuki tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Diketahui, Pembangunan tersebut dengan nilai kontrak sekitar 9,8 Milyar rupiah lebih.

Berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Riau, Pembangunan jalan tersebut merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 7.686.642.100,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Penasehat Hukum tersangka tersebut, Dasril Afandi, SH,MH saat di konfirmasi oleh auramedia.co melalui ponsel Whatsapp nya mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menanggapi dikarenakan belum menerima berkas perkara.

“Kami belum bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini, tapi jika merugikan negara senilai 7,6 Milyar lebih, berarti jalan itu tidak ada dong, gratis. Apa yang dihitung itu? Jelas jalannya ada kecuali fiktif. Silahkan cek seluruh jalan yang dibangun sepanjang 2,7 KM itu,”Tegas Advokat Dasril Affandi.

Dikatakannya, Hanya sejauh itu yang bisa disampaikannya.

Sementara itu, Auditor BPKP Riau, Doni Susanto saat dikonfirmasi oleh awak media melalui nomor Whatsapp nya 08527175**** mengatakan bahwa nomor tersebut benar nomor bapak Doni Auditor BPKP, Ia menyampaikan terkait pembangunan Jalan yang merugikan negara sebesar 7,6 M lebih tersebut

“Kami kan sudah menyerahkan ke Kejaksaan, nah sebaiknya langsung pertanyakan saja ke Kejaksaan, takutnya ini menjadi simpang siur kan. Intinya bapak langsung saja ke Kejaksaan Negeri Kampar,”Ujarnya.

Saat dipertanyakan mengenai salah audit atau kekeliruan, Ia mengatakan, “laporan ini sudah di review sampai tingkat pimpinan dan hasil yang sudah ada di Kejaksaan merupakan hasil final dari kami”Tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Arif Budiman, SH, MH melalui Kasi Pidsus Kajari Kampar, Amri Rahmanto didampingi Kasi Intelijen, Silfanus Rotua Simanullang saat dikonfirmasi pers di Ruang Kerjanya, Kamis (1/4/2021), menyampaikan bahwa pihaknya tidak asal-asal melakukan perhitungan kerugian negara tersebut.

“Masalah perhitungan kerugian negara, kami tidak asal-asal hitung, timbul kerugian negara itu berdasarkan keterangan dari ahli, keterangan saksi-saksi, fakta-fakta dilapangan, kita kroscek dan sebagainya, dokumen-dokumen dan sebagainya, juga bukti-bukti lainnya. Masalah logis atau tidak logisnya itu tergantung sudut pandang setiap orang,”Tuturnya.

Dikatakannya, Pihak BPKP yang menyatakan kerugian negara sebesar itu, Karena mereka ada dasar pertimbangannya dan itu kami bukan mengada-ngada. Apakah benar segitu atau tidaknya kerugian negara, itulah nanti kita buktikan di persidangan.

Dipertanyakan mengenai jadwal persidangan tersebut, pihaknya masih belum menjadwalkan persidangan tersebut, karena baru kemaren tahap II dilakukan. Setelah pelimpahan barulah hakim bisa menentukan jadwalnya,”tutup Kasi Pidsus Amri Rahmanto,SH.MH.(redaksi/Apr)