Koperasi Dikelola Dengan Sistem Kekeluargaan Dan Mengacu Kepada Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota

0
316

Bangkinang Kota, auramedia.co – Koperasi berperan penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Melalui koperasi diupayakan setiap anggota berhak mendapatkan berbagai macam kebutuhan, selain itu koperasi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak hanya mengejar keuntungan koperasi.

Pengelolaan koperasi berdasarkan sistem kekeluargaan. Pengelolaan koperasi mengacu kepada prinsip-prinsip koperasi. Jika terjadi sesuatu kesalahan, penyelesaiaan persoalan dalam koperasi diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah bersama anggota. Namun jika tidak bisa diselesaikan oleh pengurus
bersama pengawas dan anggota koperasi, maka koperasi dapat menyurati dan menyampaikan persoalannya kepada dinas untuk dilakukan pembinaan. Penyelesaiaan masalah koperasi menjadi kewenangan penuh anggota koperasi.

Kasi Badan Hukum dan Penyuluhan Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, Enni Novita, SH kepada wartawan, (02/06/21) di ruang kerjanya mengatakan, bahwa semangat pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Enni menegaskan, bahwa pengelolaan koperasi berdasarkan sistem kekeluargaan dan mengacu kepada prinsip-prinsip koperasi. Adapung prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah: 1.) Keangotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan / anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk di gabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kenggotaan bersifat terbuka, maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut.,2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan., 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya setiap hasil usaha (SHU) adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota, jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal, selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai /pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi., 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri., 5) Kemandirian. Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota koperasi di tuntut berperan secara aktif dalam upaya mempertingi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri., 6) Pendidikan perkoperasiaan. Maksudnya pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing., 7) Kerjasama antar koperasi. Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.

Enni juga menjelaskan, bahwa koperasi dimiliki sepenuhnya oleh para anggota. Koperasi didirikan oleh anggota dan untuk anggota. Pengurus koperasi merupakan orang yang mendapatkan kuasa dan kewenangan penuh untuk mengelola dan mengembangkan koperasi berdasarkan AD/ART yang disepakati oleh anggota. Hanya saja pengurus wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota pada setiap satu tahun buku, dan biasanya laporan pertanggungjawaban itu disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh para anggota koperasi. Pada RAT juga disampaikan dan dibahas tentang Sisa Hasil Usaha yang akan diterima oleh anggota, ungkap Enni.

Setelah mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus, barulah diketahui, apakah laporan tersebut diterima atau tidak dapat diterima oleh anggota. Jika laporan itu tidak dapat diterima oleh anggota, maka pengurus harus mempertanggung jawabkannya kepada anggota.

Enni juga mengatakan, jika ditemui kejanggalan atau persoalan dalam koperasi, maka anggota dapat meminta pengurus untuk melaksanakan rapat anggota. Persoalan koperasi diharapkan dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargan yang mengedepankan musyawarah mufakat dan demokrasi oleh anggota. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan secara internal koperasi, maka koperasi bisa menyampaikan dan menyurati dinas (pemerintah). Kemudian dinas akan melakukan pembinaan kepada koperasi tersebut. Karena kafasitas pemerintah hanyalah sebagai pembina dan anggotalah yang memiliki hak penuh terhadap koperasi tersebut, ungkap Enni. (Adi Jondri)