Perubahan Status Lahan Masyarakat Dari APL Menjadi HPK, Disebut Syahrul Aidi Sebagai “Upaya Penzoliman” Terhadap Hak Masyarakat

0
410

Kualu Nenas, auramedia.co – Harapan masyarakat Kualu Nenas agar lahannya segera diganti untung akibat pembangunan jalan tol harus terus diperjuangkan hingga berhasil. Perjuangan masyarakat itu akibat terjadinya “upaya penzoliman” dengan berubahnya status lahan masyarakat dari APL menjadi HPK.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H. Syahrul Aidi Ma’azat, LC. MA pada acara dialog Wakil Menteri ATR/BPN RI, DR. Surya Tjandra, SH.,LL dengan masyarakat terdampak perubahan fungsi kawasan dari APL menjadi HPK, (21/06/21) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang mengatakan, bahwa proses penetapan lahan masyarakat dari APL menjadi HPK sangat merugikan masyarakat.

Syahrul Aidi bahkan mengatakan, bahwa SK Menteri Kehutanan yan memasukkan lahan masyarakat yang sebelumnya APL menjadi HPK sama saja SK yang membuat orang Riau menjadi miskin. Syahrul juga menilai, SK yang merubah status lahan masyarakat dari APL menjadi HPK terdebut adalah sebuah “upaya penzoliman” terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, hal itu harus terus diperjuangkan. Syahrul Aidi bahkan berniat akan membawa persoalan itu pada rapat di DPR RI.

Di hadapan Wamen ATR/BPN, Gubri dan Bupati Kampar Serta puluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan status lahan tersebut, Syahrul Aidi menjelaskan, bahwa Status HPK itu baru ditetapkan satu tahun yang lalu. Sementara masyarakat sudah mengelola lahannya semenjak puluhan tahun yang lalu dan bahkan sudah memiliki surat kepemilikan karena sebelumnya lahan tersebut termasuk dalam kawasan APL.

Syahrul juga menyampaikan, bahwa dirinya mendapatkan informasi dari seorang Kepala Desa, bahwa terdapat lahan oknum pejabat Provinsi Riau sekitar 300 ha yang lokasinya jauh ke dalam berubah status dengan diterbitkannya SK Kementerian Kehutanan pada tahun 2018 tersebut. Sebelumnya lahan sawit oknum pejabat Provinsi Riau tersebut berstatus HPK dan setelah dikeluarkan SK berubah menjadi APL. Sementara lahan masyarakat yang berada di pinggiran jalan, sebelumnya berstatus APL kemudian berubah menjadi HPK. Syahrul menduga, bahwa proses penetapan status lahan tersebut terdapat permainan oknum-oknum tertentu. SK tersebut membuat masyarakat terzolimi. Karena masyarakat terzolimi, maka hal ini harus terus diperjuangkan, ungkap Syahrul Aidi.

Sementara Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH. Datuk Rajo Bertuah mengatakan, bahwa pada intinya Pemerintah Kabuoaten Kampar dan masyarakatnya sangat mendukung penuh pembangunan Proyek Strategi Nasional jalan Tol ini. Akan tetapi dalam hal ini, apa yang menjadi harapan masyarakat diminta juga harus diselesaikan dengan sebaik mungkin, harapnya.

Sampai saat ini ada sekitar lebih kurang 7 KM lagi jalan Tol PKU-Bangkinang belum bisa dilanjutkan pengerjaannya, hal ini disebabkan karena belum selesainya proses pembebasan lahan masyarakat. Karena lahan masyarakat yang sebelumnya berada pada kawasan APL berubah menjadi kawasan HPK. Masyarakat yang merasa dirugikan tersebut berjumlah sekitar 70 orang.

Menanggapi persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN RI, DR. Surya Tjandra, SH.,LL mengatakan, bahwa persoalan tersebut bukan datang dari masyarakat. Persoalan itu datang dari pemerintah sendiri. Persoalan ini akan menjadi tanggungjawab pemerintah sendiri.

Surya Tjandra berjanji akan segera berkordinasi dengan kementrian terkait. Karena pada persoalan itu terdapat tiga kementrian yang harus menyelesaikannya. “kalau tidak ada inisiatif, maka kita yang akan berinisiatif” ungkap Surya Tjandra.

Pada kesempatan tersebut, Surya Tjandra juga menyampaikan, bahwa kebijakan presiden dalam hal ini sudah jelas. Presiden ingin mendorong agar pembangunan strategis nasional ini dapat menolong masyarakat untuk bisa keluar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Surya Tjandra pada kesempatan itu memerintahkan Kanwil BPN Riau untuk seminggu ini dapat menyerahkan data kepada Gubernur untuk kemudian disampaikan kepada kementrian. Kita akan kawal proses ini bersama-sama. Semoga masyarakat segera mendapatkan kepastian. Karena jika persoalan ini tidak selesai, akan bisa mengganggu proyek pengerjaan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021 ini, ungkap Surya Tjandra.

Surya Tjandra juga beraharap dukungan dari Pemerintah Daerah. Surya juga mengaku banyak mendapat pelajaran dari kejadian ini. “Mari kita ramai-ramai selesaikan masalah ini”, ungkap Surya Tjandra di hadapan masyarakat yang selalu berharap agar lahannya segera mendapatkan ganti untung akibat pembangunan strategis nasional jalan tol tersebut. (Adi Jondri).