Tidak Melaksanakan Putusan TUN, Bupati Kepulauan Meranti bisa terancam pidana

0
962

Meranti (Auramedia.co)-Perjalanan sengketa Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti masih terus berlanjut.

Sengketa ini bermula dari adanya perselisihan terkait pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu tahun 2019 silam. Saat itu Juliadi selaku calon kepala Desa Nipah Sendanu merasa dirugikan dan tidak terima terhadap hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan akhirnya mengajukan Gugatan terhadap Bupati Kepulauan Meranti ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Setelah menjalani serangkaian proses persidangan yang panjang, pada akhirnya Juliadi selaku Penggugat dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan menyatakan objek sengekta berupa SK Bupati Kepulauan Meranti nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa Nipah Sendanu atas nama Kasino dinyatakan Batal dan mewajibkan Tergugat (Bupati) untuk mencabut SK tersebut.

Tidak terima atas Putusan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti melakukan upaya hukum Banding dan bahkan Kasasi namun upaya tersebut kandas. kini putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk segera dilaksanakan.

Namun hingga berita ini ditulis, Bupati Kepulauan Meranti belum juga melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Karena berdalih sedang melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Padahal menurut ketentuan undang-undang, upaya hukum PK tidak bisa menghalangi eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dedy Saputra, S.H.,MH Pengacara dari Kantor Hukum Ilhamdi, S.H.,M.H and Partners sebagai Kuasa Hukum dari Juliadi Menyatakan: “Setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam Hal ini Bupati Kepulauan Meranti wajib untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah berekekuatan hukum tetap, karena putusan tersebut bersifat perintah. Jadi kalau tidak melaksanakan perintah pengadilan, itu artinya tidak melaksanakan perintah Hukum. Setiap perbuatan Melawan Hukum ada konsekuensi dan sanksi nya”

Dedy Saputra, S.H., M.H menambahkan bahwa Bupati Kepulauan Meranti bisa dituntut baik secara administrasi, perdata maupun pidana. ” sanksi nya banyak ya, mulai dari yang paling ringan berupa administrasi yaitu denda dan bahkan bisa diberhentikan sementara dari jabatannya, bisa juga digugat secara perdata karena diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil bagi klien kami, bahkan yang paling berat bisa juga dituntut pidana korupsi karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian negara. dan Jika di telusuri lebih dalam lagi, bisa juga dianggap melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan karena tidak melaksanakan perintah putusan”.

Ketika ditanya apa upaya yang akan dilakukan selanjutnya, Dedy menambahkan “kita masih memberi kesempatan kepada bupati kepulauan meranti untuk mencabut SK yang menjadi objek sengketa tersebut, kemarin surat perintah pelaksanaan putusan sudah dikirim ke beliau bahkan sudah ditembuskan kepada Gubernur, DPRD dan menteri terkait. Jika beliau tidak juga melaksanakan putusan tersebut, dengan berat hati kami akan ajukan gugatan perdata dan atau laporan kepolisian”

“Tapi kami sangat yakin dan berharap bahwa Bupati Kepulauan Meranti selaku pejabat yang dipilih langsung oleh rakyatnya, akan patuh terhadap hukum dan akan senantiasa melaksanakan perintah pengadilan dengan sukarela karena kami tahu dan percaya beliau itu sosok yang baik dan bijaksana” tutupnya dengan ramah.
(Dien Puga )