RENCANA DIRIKAN BUMD BIDANG AGRO, KABIRO EKONOMI SUMATERA BARAT KUNJUNGI PT SPR

0
239

PEKANBARU, auramedia.co – Terkait rencana pendirian BUMD bidang agro, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sumatera Barat, Irsyad, bertemu dengan manajemen PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan anak perusahaannya PT SPR Trada. Pertemuan koordinasi dan sharing informasi tersebut dilaksanakan di Kantor PT SPR Pekanbaru, pada Jum’at (24/9/2021).

Dikatakan oleh Irsyad bahwa rencana pendirian BUMD bidang agro ini merupakan suatu keharusan sesuai dengan target Gubernur Sumatera Barat menjadikan pertanian sebagai program unggulan.

“Gubernur Sumatera Barat sudah Menyusun perencanaan dan pengembangan pertanian merupakan program unggulan yang akan dikembangkan dari tahun 2022 – 2024 ke depan. Oleh karena itu maka sangat diperlukan BUMD bidang agro sebagai pelaksana kegiatan bisnis guna menunjang pengembangan pertanian. Ke depan perlu dibangun kerjasama antar pemerintahan, seperti Sumatera Barat dan Riau sebagai tahap G to G, tapi selanjutnya akan diperlukan kerjasama business to business (B to B), disinilah nanti diperlukan badan usaha BUMD bidang agro,” buka Irsyad dalam sambutannya.

Diungkapkannnya juga bahwa saat ini pemerintah Sumatera Barat sedang membuka lahan untuk pengembangan pertanian seluas 200 ribu ha. Terkait hal ini, lanjutnya, maka akan sangat dibutuhkan banyak kemitraan usaha dalam pengadaan perbagai keperluan kegiatan pertanian.

Direktur PT SPR, Fuady Noor, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PT SPR sangat menyambut baik kunjungan tersebut sebagai awal dalam membangun kerjasama baik antar pemerintah maupun secara B to B nantinya antara BUMD.

“Kita menyambut baik kunjungan ini dan kita siap bekerjasama melalui anak perusahaan yaitu PT SPR Trada yang salah satu konsentrasinya bidang agribisnis. Saat ini kita sedang berupaya agar PT SPR Trada bisa bergerak lebih kuat di sektor pengembangan pertanian. Dari kunjungan Pemerintah Sumatera Barat yang merupakan provinsi tetangga Riau, kita semakin melihat besarnya potensi sektor ini untuk bisa dikerjasamakan,” papar Fuady.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kabid BUMD Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Fitra Jaya. Pada kesempatan itu Fitra menyampaikan gambaran umum BUMD di Riau dan pola pembinaan yang dilakukan oleh Biro Ekonomi sebagai penanggungjawab pembinaan BUMD.

“Saat ini kita melakukan pembinaan BUMD dengan melakukan monitoring per triwulan. Evaluasi triwulan ini untuk kita bisa melihat kinerja BUMD secara bersama dengan tim ahli. BUMD yang ada saat ini telah memberikan konstribusi deviden kepada daerah, dan kita ingin kinerja usaha dapat lebih ditingkatkan lebih baik. Riau diberikan anugerah berupa kekayaan alam minyak dan gas bumi, saat ini pemerintah sedang menggesa pengelolaan 4 blok minyak yaitu Blok Siak, Blok Kampar, Blok Selat Panjang, dan Blok Rokan yang saat ini dikelola Pertamina Hulu Rokan. Kita ingin ke depan BUMD kita mampu mengambil peluang-peluang bisnis yang ada di blok-blok tersebut,” ungkapnya.

Jalin Kerjasama dengan KITB
Sebelumnya PT SPR menandatangani nota kesepakatan Kerjasama dengan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dalam hal pengembangan investasi khususnya di KITB. Penandatanganan yang berlangsung di Kantor PT SPR pada Jum’at (24/9) tersebut dihadiri langsung Direktur PT KITB Suharto dan Direktur PT SPR Fuady Noor.

Fuady mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan dari kunjungan sebelumnya ke Kawasan KITB.

“MoU ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sebagai BUMD Provinsi ingin bersinergi dengan BUMD Kab./Kota, salah satunya adalah dalam pengembangan investasi di Riau. Kita punya dua Kawasan industri, KIT dan KITB untuk bisa kita kembangkan dengan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Saat ini ada beberapa investor yang sudah menghubungi kami untuk menanamkan investasinya di Riau. Kita selalu menawarkan 2 kawasan yang ada sebagai pilihan sesuai kebutuhan bisnis investor,”terang Fuady.

Sementara Suharto menjelaskan bahwa KITB merupakan Kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan sudah menjadi salah satu agenda nasional.

“KITB sudah masuk dalam agenda nasional, dan ditargetkan tahun 2024 sudah harus jalan. Tantangan saat ini yaitu pola pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan biaya US$ 70 -80 per meter. Saat ini KITB sudah mendapatkan dukungan pemerintah untuk infrastruktur menuju Kawasan. Kita membutuhkan investasi untuk mengembangkan Kawasan dalam berbagai bidang industri termasuk indutri hilir kelapa sawit. Ke depan segera akan dibangun storage CPO di KITB pada lahan seluas 20 ha. Kita berada di tepi laut dan sangat strategis untuk kegiatan Pelabuhan ekspor impor,” jelas Suharto.(***)