PT. RAPP Wujudkan Komitmen Pelaksanaan Program CSR Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Kampar

0
237

Dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945 setelah Amandemen pada pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 dinyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pada ayat 3 dinyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang. Pada ayat 4 dinyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada ayat 5 dinyatakan “ Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berangkat dari pasal 31 Undang Undang Dasar di atas, begitu pentingnya masalah pendidikan untuk diperhatikan. Pada dasarnya Undang-Undsang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak kepada setiap warga negara. Bahkan untuk pendidikan dasar, pemerintah wajib mendanai pendidikan untuk setiap warga negaranya.

Namun, mengingat begitu pentingnya pendidikan untuk diperhatikan, tidak hanya pemerintah saja yang harus memberikan perhatian kepada pendidikan. Seluruh elemen dan stakeholder sudah selayaknya memberikan perhatian dan partisipasi kepada dunia pendidikan. Agar pendidikan dapat maju dan berkembang. Salah satu stakeholder yang dapat diandalkan dalam peningkatan dan pengembangan dunia pendidikan adalah partisipasi yang optimal dari pihak perusahaan. Baik perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Kehadiran berbagai macam perusahaan di daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya menjawab tuntutan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tersebut.

Perusahaan yang telah beroperasi diwajibkan memiliki rasa tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan komunitas masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 74 ayat 1 pada UU tersebut dikatakan bahwa: “Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.” Sementara pada ayat 2 dikatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. ” Pada ayat 3 ditegaskan bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunaikan kewajiban tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan komunitas masyarakat sekitar, maka perusahaan diharapkan dapat melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington menggemas CSR ke dalam tiga focus: 3P,  yakni singkatan dari profit, planet and people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (Planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana laba (profit centre). Menurut World Bank (Fox, Wared and Howard 2002), merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Di lain sisi masyarakat mempertanyakan apakah sector swasta atau perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalisasi keuntungan-keuntungan  ekonomis memiliki komitmen moral untuk meredistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal. Memang sangat sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukan kegiatan nirlaba sebagai manifestasi tanggung jawab moralnya pada masyarakat local yang hidupnya di sekitar perusahaan (Mulyadi, 2003).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada BAB I Pasal 1 ayat 3 menjelaskan, bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kuwalitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan dilaksanakannya program CSR oleh perusahaan, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan muncul sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi. Karena masyarakat merasa kehadiran perusahaan dapat membantu dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka.

Untung (2008), keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.

Agar bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaan program CSR dapat diimplementasikan pada beberapa bidang. Masing-masing adalah:

  1. Agrobisnis
  2. Pendidikan
  3. Kesehatan
  4. Pendayagunaan usaha mikro kecil menengah
  5. Infrastruktur
  6. Pelestarian alam dan budaya, serta
  7. Penguatan kapasitas kemasyarakatan dan pemerintahan.

Sementara bagi perusahaan sendiri akan dapat bermanfaat untuk:

  1. Mempertahan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
  2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social
  3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
  4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
  5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
  6. Mereduksi biaya. Misalnya terkait dampak pembuangan limbah
  7. Memperbaiki hubungan dengan regulator
  8. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
  9. Peluang mendapatkan penghargaan.

Dengan adanya pelaksanaan program CSR yang sesuai dengan sasaran dan manfaatnya, maka peningkatan pendapatan masyarakat akan terwujud, pendidikan masyarakat akan baik, sehingga kualitas kehidupan dan kebutuhan dasar masyarakat akan tercapai.

Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, terdapat ratusan perusahaan yang beroperasi menjalankan aktivitas perusahaannya. Salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Kampar adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan milik Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) ini didirikan tahun 1992 di bawah konglomerasi Raja Garuda Mas (RGM).

Pada Awalnya, PT RAPP didirikan pada tahun 1989 dengan akte  pendirian No. 76, Notaris Arikanti Natakusuma, SH Jakarta tanggal 15 Mei 1989. Adapun pemilik saham PT RAPP berdasarkan akte pendirian No. 65, Notaris Linda Herawati, SH dimiliki oleh PT. Asia Pasific Resources Int. Limited sebesar 50 %, PT. Tanoto Dana Perkasa sebesar 30 %, dan PT. Raja Garuda Mas Pulp and Paper sebesar 20%.

Berdasarkan akte perubahan N0. 56, Notaris Linda Herawati, SH, tanggal 14 Desember 2010, Komisaris Utama PT. RAPP adalah A.J. Devanesan, Komisaris adalah Ratnesh Bedi, Direktur Utama adalah Kusnan Rahmin, dan Direktur adalah Mulia Nauli dan Rui Setiawan.

Selain bergerak dalam industri pulp dan kertas, RAPP juga mempunyai konsesi hutan tanaman industri, sebagai sumber pasokan bahan baku industrinya. Pada awal berdirinya, RAPP memiliki kapasitas terpasang industri sebesar 1,3 juta ton per tahun, dan sejak tahun 2002 hingga sekarang meningkat menjadi 2 juta ton, setara dengan kebutuhan bahan baku kayu 9,5 juta m3 setiap tahunnya. Perusahaan pulp dan kertas RAPP memiliki konsesi HTI seluas 160 ribu hektar di Propinsi Riau dan bulan Oktober 2004 mendapat ijin prinsip untuk penambahan 75 ribu hektar, sehingga saat ini area konsesi hutan tanaman RAPP mencapai 235 ribu hektar lebih.

Menurut Munoz, Manajer Lingkungan APRIL, bahan baku RAPP bersumber dari penanaman akasia di areal HTI RAPP sendiri seluas netto 192.000 hektar. Areal HTI kemitraan dengan perusahaan lain seluas 150.000 hektar serta lokasi HTR seluas 39.000 hektar. Dengan demikian RAPP telah memiliki kesatuan lahan seluas 381.000 hektar. Padahal untuk pemenuhan kapasitas 2 juta ton pulp per tahun hanya dibutuhkan 300.000 hektarRealisasi penanaman akasia hingga September 2003 mencapai 187.000 hektar (62%) dari keseluruhan areal yang direncanakan.

Pada tahun 2002 PT RAPP memperluas areal operasinya di Desa Siabu kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Di Desa Siabu PT RAPP memiliki HGU seluas 700 ha. Dengan menanam pohon akasia sebagai bahan baku perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Selain menjalankan operasional perusahaan untuk mencari dan mengejar profit (laba), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) juga komit melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab dan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. Selain melaksanakan program-program untuk peningkatan ekonomi masyarakat, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) juga melaksanakan program untuk peningkatan pendidikan.

Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH. MH Datuk Rajo Bertuah dan CD Head PT. RAPP, Hasto Teguh Kuncoro menandatangani MOU untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar, (12/10/2021).

Di Kabupaten Kampar, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melaksanakan program program peningkatan kualitas pendidikan. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yang lalu, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) jalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan Penandatangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT. RAPP tersebut, langsung ditandangani oleh Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH Datuk Rajo Bertuah dan CD Head PT. RAPP, Hasto Teguh Kuncoro. Pada penandatangan kesepakatan bersama tersebut, dari pihak PT.  RAPP hadir SHR Manager Kuansing Kampar, Andrisman dan Egri Dwi Putra, CD Head PT. RAPP, Hasto Teguh Kuncoro,  strategis planning manager,  Bertone Anwar dan Head Education CD PT. RAPP,  Vonne Kandou.  Sementara dari pihak pemerintah Kabupaten Kampar, selain Bupati Kampar juga dihadiri oleh Kadis Disdikpora, Drs. M. Yasir, MM didampingi Kabid Pembinaan Ketenagaan Admiral, SP. M. Si, Kadis Kominfo, Yuricho Efril  S. STP., dan Kabag Kerjasama,  Nur Azman.

CD Head PT. RAPP, Hasto Teguh Kuncoro mengatakan, bahwa MOU ini merupakan landasan awal bagi kami untuk melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Kampar. Sementara untuk pelaksanaan kegiatannya kami akan berkordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Hasto Teguh juga menjelaskan, bahwa kegiatan untuk peningkatan pendidikan ini sejalan dengan arahan Presiden RI dalam peningkatan SDM. Kami akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah.

Hasto Teguh juga menjelaskan, bahwa program yang akan kita laksanakan bisa di bidang pendataan, tehnik pengelolaan keuangan sekolah, peningkatan kualitas guru, pemberian bantuan buku, dan bisa juga pembangunan sarana dan prasarana penunjang proses belajar dan mengajar, seperti pembangunan MCK yang layak.

Dalam penetapan program nanti, kami akan selalu berkordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kita akan memberikan bantuan dan melaksanakan program sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Menyikapi program yang akan dilaksanakan PT. RAPP sesuai dengan MOU tersebut, Bupati Kabupaten Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH. MH Datuk Rajo Bertuah memberikan apresiasi atas terlaksananya kerjasama ini.

Bupati Kabupaten Kampar menilai, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen PT. RAPP dalam memberikan kepedulian sosial bagi masyarakat Kampar. Karena sebagai perusahaan, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan kepedulian bagi masyarakat disekitar operasionalnya. Salah satunya, kepedulian terhadap pendidikan masyarakat Kampar. Bupati Kabupaten Kampar juga menilai, PT. RAPP memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan terhadap sebuah perusahaan. Kepedulian terhadap pendidikan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Yakni, dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Sementara untuk jenis programnya, secara tehnik akan ditindaklanjuti oleh instansi atau OPD Terkait. Sehingga program yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Semoga program yang dilaksanakan nanti dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar.

Bupati Kabupaten Kampar menyebutkan, bahwa program yang akan dilaksanakan oleh PT RAPP tersebut sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar. Kehadiran program yang dilaksanakan oleh PT. RAPP tersebut, sangat membantu Pemerintah Kabupaten Kampar dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar.

 

Penulis: Adi Jondri Putra