Bangkinang Kota,(auramedia.co) Seperti yang kita ketahui polemik penunjukan PJ(Penjabat) Kepala Daerah (Wali Kota Pekanbaru & Bupati Kampar) menjadi pembicaraan hangat beberapa hari belakangan ini. Ketika Syamsuar selaku Kepala Daerah Provinsi Riau tidak dipercaya oleh pemerintah pusat dalam menentukan Penjabat yang akan mengisi kekosongan Pemimpin di kota pekanbaru & kabupaten Kampar selama masa interval Pemilu 2024.
Isu yang beredar kuat dimasyarakat saat ini calon PJ yang akan mengisi posisi Kepala Daerah Kabupaten Kampar tidak termasuk kedalam 3 nama (Roni Rahmad, Imron Rosyadi dan Zulkifli Syukur) yang diusulkan oleh Gubernur Riau,begitupun dengan calon PJ untuk Kota Pekanbaru.
Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua.
Walau secara regulasi dapat dibenarkan, namun yang ditakutkan hal ini dapat mengganggu stabilitas politik di Kabupaten Kampar. Serta memberikan interpretasi kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat arogan dalam menjalankan kekuasaannya.
Tentunya kita ingin seluruh Daerah di Provinsi Riau kondusif,terutama Kabupaten Kampar. Dimana sejarah mencatat pernah terjadi aksi demo besar-besaran di Kabupaten Kampar,aksi ini menjadi aksi terbesar kedua di negara Indonesia setelah aksi tahun 1998.
Pastinya keadaan “distopia” seperti ini tidak diinginkan oleh pihak manapun, namun ketakutan itu wajar ketika melihat tingkat penolakan terhadap arogansi pemerintah pusat yang mengabaikan usulan Gubernur Riau sangat tinggi.
Pemerintah pusat harus segera melakukan tindakan preventif demi terwujudnya akseptabilitas yang tinggi dari masyarakat terhadap pemimpin baru yang akan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di Kota Pekanbaru & Kabupaten Kampar.
Faktanya penolakan yang terjadi bukanlah terhadap personal calon PJ yang akan memimpin,melainkan penolakan terjadi karena masyarakat menganggap pemerintah pusat telah melukai hati masyarakat Riau pada umumnya.
Gubri Syamsuar sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Riau menjadi manifestasi Marwah masyarakat Riau.
Jika suara Syamsuar tidak dihargai,artinya pemerintah pusat ‘tidak menghargai’ kebutuhan dan keinginan masyarakat Riau.
Oleh karena itu,kami bersama kawan-kawan di MKGR meminta kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menjaga hati masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru & Kabupaten Kampar demi menjaga keamanan,kenyamanan serta suhu politik Kota Pekanbaru & Kabupaten Kampar.
“Percayalah ‘arogansi’ hanya menghadirkan kebencian yang akan menghabiskan energi,sedangkan demokrasi lebih mewakili dan dapat memperkuat legitimasi”
~ Hendri Andria Septian SE.,MM ~
(Sekretaris DPC MKGR Kab. Kampar)
