Gubri Syamsuar Diharapkan “Jan Konai Kijang dan Konai Utau” Serta Jangan Mau Digombal dan Diintervensi Oleh Pengusaha PKS Yang Tidak Memikirkan Kerugian Petani Sawit

0
299

Bangkinang Kota, auramedia.co – Masyarakat Kampar terus memberikan dukungan agar Gubri Syamsuar bisa  bergerak maju untuk membantu petani sawit yang harus menjerit dengan turunnya harga TBS. Gubri diharapkan bisa tegas kepada perusahaan dan jangan mau “Konai Kijang” oleh pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli murah harga sawit petani dengan alasan keterbatasan daya tampung CPO mereka. Seharusnya PKS tetap membeli dengan acuan harga yang ditetapkan pemerintah. Jika benar-benar daya tampungnya penuh, baru stop pembelian TBS petani. Bukan berarti PKS bisa membeli dengan seenaknya saja tanpa mendengarkan himbauan pemerintah.

Wartawan Senior yang juga pemerhati petani sawit Kabupaten Kampar, Aprizal Khan kepada wartawan, (15/05/22) di Bangkinang kota mengatakan, masyarakat Kampar khususnya petani sawit menyambut baik ketegasan Gubernur Riau terhadap PKS yang berani membeli murah Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit dibawah acuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun setelah beredarnya informasi dari salah satu media di Riau, keterangan Gubri Syamsuar menyikapi turunnya harga sawit petani di Riau, Aprizal Khan merasa kecewa. Keterangan Gubri pada media tersebut seakan menggambarkan Gubri Syamsuar “konai kijang alias konai utau” (KENA TIPU ATAU KENA PRANK ATAU KENA GOMBAL) dari pengusaha PKS di Riau. Karena Gubri dengan mudah menerima alasan pengusaha PKS untuk menurunkan harga TBS petani sawit karena keterbatasan daya tampung CPO. Seharusnya jika PKS mau membeli sawit petani, harus dengan acuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika daya tampung PKS tersebut sudah penuh, silahkan PKS itu menutup pembelian TBS petani. Jika seluruh PKS menutup pembelian sawit petani, maka pemerintah pusat pasti akan mengeluarkan kebijakan yang tepat dan bisa jadi mencabut larangan ekspor CPO tersebut.

Namun jika PKS membeli sawit petani dengan harga murah dan menimbunnya di tempat penampungan CPO mereka, maka ketika pemerintah membuka larangan ekspor CPO, maka pengusaha tersebut akan menjual CPO nya dengan harga mahal, padahal sawit petani dibelinya dengan harga murah. Tentunya pengusaha PKS juga yang mendapatkan untung besar dari jeritan Petani sawit Riau khususnya petani sawit Kampar, ungkap Aprizal.

Melalui media Aprizal Khan menghimbau agar Gubri Syamsuar bisa Arif dan bijaksana menyikapi turunnya harga sawit petani. Gubri Syamsuar diharapkan dapat berada pada barisan rakyat dan tidak pada barisan pengusaha yang tidak memikirkan kerugian petani. Jika langkah Gubri hanya sebatas menyampaikan persoalan pengusaha saja, kami yakin pemerintah pusat akan menilai Gubri Syamsuar kurang tegas dalam mengurus daerahnya. Pemerintah pusat dapat membaca, bahwa hati Gubri tidak terlalu kuat berada pada barisan rakyatnya. Bisa jadi pemerintah pusat menilai Gubri Syamsuar lebih memihak kepada kepentingan  pengusaha. Jika keluhan yang disampaikan oleh pengusaha PKS tersebut adalah keterbatasan daya tampung CPO, maka Gubri bisa menekan pengusaha harus tetap membeli sawit petani sesuai dengan acuan harga dari pemerintah. Setelah PKS membeli sawit petani sesuai acuan harga pemerintah, barulah Gubri memperjuangkan harapan pengusaha agar pemerintah pusat dapat membuka larangan ekspor CPO tersebut, ungkap Aprizal Khan.

Kepada wartawan Aprizal Khan juga menyampaikan, seharusnya Gubri Syamsuar satu irama dengan keputusan pusat. Larangan ekspor minyak goreng dan CPO adalah upaya pemerintah memberantas mafia yang mempermainkan kebutuhan masyarakat. Gubri Syamsuar harus bisa memastikan rakyatnya tidak menjerit akibat kerakusan pengusaha nakal di negeri ini. Gubri SYamsuar diharapkan tidak lemah dalam bernegosiasi dan tidak perlu takut akan intervensi dari para pengusaha yang tidak memihak petani sawit. Jika gerakan Gubri murni untuk kepentingan rakyat, maka Gubri Syamsuar akan dikawal oleh ribuan rakyatnya. Gubri Syamsuar diharapkan memiliki nyali dalam menghadapi para pengusaha yang tidak memihak kepada kepentingan petani sawit di Riau ini, ungkap Aprizal Khan.

Pada salah satu media, Gubri Syamsuar mengatakan, bahwa berdasarkan pemantauan langsung di lapangan dan juga laporan dari pemerintah kabupaten/kota, ditemukan fakta bahwa tangki timbun perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun di tangki penampungan akhir, diperkirakan hanya mampu menampung CPO untuk dua minggu ke depan.

Akibatnya, perusahaan PKS tidak mampu lagi membeli TBS dengan harga yang bersaing. Bahkan, semakin hari semakin turun.

“Inilah kondisi yang kita temukan di lapangan. Di satu sisi, kita menuntut perusahaan PKS membeli dengan harga yang sesuai aturan, tapi di sisi lain, suplainya sudah berlebih-lebih. Akhirnya harga jatuh,” ungkap Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi di Pekanbaru, Minggu (15/05/2022).

Ditegaskan Gubri, kondisi yang merugikan masyarakat ini tentu sangat mengusik dirinya selaku orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning.

Oleh sebab itu, dirinya akan segara melaporkan persoalan ini kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Saya selaku Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah akan melaporkan segera kondisi ini kepada Bapak Presiden,” ungkapnya.

Gubri berharap, ada solusi terbaik, khususnya bagi petani sawit. Karena Provinsi Riau adalah provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia.

“Dengan kondisi yang seperti ini, tentu yang banyak dirugikan adalah masyarakat Riau, karena kebun sawit terluas ada di Riau,” ucap mantan Bupati Siak dua periode itu.

Selain akan melapor kepada Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait, Gubri dalam beberapa hari ke depan juga akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, termasuk organisasi-organisasi terkait kelapa sawit untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Saya mau kumpulkan semua, agar ada jalan keluar yang menguntungkan semua pihak,” tegas Gubri lagi

Jika tak ada aral melintang, Gubri akan menggelar pertemuan dengan perusahaan dan organisasi sawit pada Selasa (17/05/2022) depan. (Adi Jondri)