Presiden Jokowi Diprediksi “Tampar” Kepala Daerah Yang tidak Bisa Melindungi Harga TBS Petani Sawit

0
608

Bangkinang kota, – Presiden Jokowi diprediksi akan “Tampar” atau memarahi Para Kepala Daerah yang tidak bisa melindungi harga TBS petani sawit yang dibeli murah oleh pengusaha yang tidak memikirkan jeritan hati petani sawit. Keputusan pemerintah untuk melarang eksport minyak goreng dan CPO tentunya sudah melalui kajian dan analisa yang matang. Keputusan berat itu diambil tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, terutama mahal dan bahkan hilangnya minyak goreng dari pasar,v sehingga mengundang amarah para aktivis dan mahasiswa kepada pemerintah yang tidak bisa mengurus persoalan minyak goreng. Bisa jadi karena melihat kelicikan para pengusaha minyak sawit tersebut, maka terpaksa keputusan berat tersebut harus diambil.

Demikian disampaikan Wartawan senior Kabupaten Kampar yang juga pemerhati nasib petani sawit, Aprizal Khan kepada wartawan, (16/05/22) di Bangkinang Kota.
Aprizal Khan menjelaskan, keputusan pemerintah pusat menutup ekspor minyak goreng dan CPO tentunya melalui analisa dan kajian yang matang. Keputusan tersebut diambil untuk menyelamatkan kebutuhan dalam negeri sembari memberikan pelajaran dan peringatan keras bagi pengusaha minyak sawit yang coba-coba mempermainkan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Aprizal menjelaskan, sayangnya keputusan pemerintah pusat tersebut tidak mampu dikawal secara ketat oleh para kepala daerah yang diberikan amanah untuk mengawal dan menjalankan keputusan pemerintah tersebut. Kebanyak para kepala daerah hanya sampai pada tatanan surat himbauan belaka tanpa adanya pengawasan danĀ  penekanan terhadap para pengusaha minyak sawit yang tidak mendengarkan kebutuhan masyarakat. Para Kepala daerah terkesan hanya mampu menonton perilaku jahat para pengusaha minyak sawit yang menangkis serangan pemerintah itu dengan membeli murah harga TBS petani sawit tanpa mempedulikan acuan harga yang dibuat oleh pemerintah. Seharusnya para kepala daerah melakukan Sidak pada seluruh PKS yang ada di daerahnya masing-masing. Memastikan kemampuan daya tampung CPO mereka sembari melakukan pendataan akurat terhadap kemampuan PKS tersebut. Dengan mendapatkan data akurat di lapangan, Daerah akan sangat diuntungkan dengan jumlah pajak yang mereka bayar selama ini. Jangan-jangan banyak pengusaha minyak sawit tersebut yang tidak membayar pajak sesuai dengan kemampuan produksi mereka. Bisa jadi selama ini para pengusaha tersebut membayar pajak dengan laporan produksi seenaknya saja tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah yang diamanahkan oleh masyarakat, ungkap Aprizal Khan.
Melalui media Aprizal Khan menghimbau, para kepala daerah penghasil minyak sawit di daerahnya agar mampu menjalankan amanah rakyat dengan tulus dan ikhlas. Kepala daerah diminta tegas untuk menjamin kehidupan masyarakatnya. Kepala daerah diminta tegas untuk membasmi seluruh mafia dan pengusaha yang tidak mendengarkan jeritan Petani sawit. Kepala daerah jangan mau diperbodoh atau dibohongi oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab.
“Jangankan untuk mengukur ulang lahan perkebunan yang melebihi HGU mereka, menjamin harga pembelian TBS sesuai acuan pemerintah saja, para Kepala Daerah tidak sanggup”, kesal Aprizal melihat gerakan para Kepala Daerah yang terkesan menonton jeritan Petani sawit saat ini.
Aprizal Khan memprediksi, Presiden Jokowi akan memarahi para Kepala Daerah yang tidak bisa melindungi harga pembelian TBS petani sawit sesuai acuan harga pemerintah di daerah masing-masing. Karena larangan eksport minyak goreng dan CPO itu dikeluarkan hanya untuk melindungi kebutuhan masyarakat dan memberi pelajaran dan peringatan bagi pengusaha dan mafia minyak goreng. Larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang didasari dari kajian dan analisa tersebut diprediksi tidak akan berlangsung panjang. Tentunya sesuai dengan kemampuan daya tampung PKS yang ada di negeri ini, ungkap Aprizal Khan.(Adi Jondri)